Dorong Penguatan Isu Perempuan di Media

PONTIANAK– Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Aseanty Widaningsih Pahlevi melihat hingga saat ini, masih ada pihak yang menilai perempuan tergolong makhluk lemah, dan tidak mandiri, sehingga membuat masih banyak pihak yang menganggap perempuan diidentifikasi pada ranah atau pekerjaan rumah tangga saja.

Sementara, pada posisi berbeda lanjutnya, hierarki gender menempatkan laki-laki sebagai gender perkasa, selalu menang, bertanggung jawab. “Kontruksi gender dalam konteks patriarki membuat masih perempuan sulit untuk mengubah “takdirnya”,” katanya saat menjadi pemateri pada Workshop Perempuan dan Media, Jumat (14/2) di sekretariat Jurnalis Perempuan Khatulistiwa.

Menurutnya, stereotip yang melekat pada perempuan dan hierarki gender akhirnya menimbulkan persoalan baru yang terjadi pada masyarakat, sehingga melestarikan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan industri media.

“Isu perempuan sudah menjadi isu global, bagaimana seharusnya hal ini mendapat perhatian penting, tugas jurnalis adalah harus bisa mengemas isu ini menjadi isu populer,” jelasnya.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Tanjungpura, Leo Prima yang menjadi salah satu narasumber dalam wokrshop tersebut mengatakan perspektif media terkait isu-isu perempuan cenderung mengedepankan tentang kekerasan serta sering terjadi kesenjangan.

“Fungsi media massa adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, namun perempuan cenderung masih digunakan sebagai objek dalam media,” katanya.

Menurutnya, paradigma media masih menganggap isu terkait laki-laki masih penting. Padahal kata dia, kaum perempuan justru lebih banyak isu yang bisa diangkat.

“Sebanyak 60 persen pengguna media sosial adalah perempuan. Mereka mengakses sosmed secara implusif maupun kompulsif. Makanya saya menilai peran seharusnya isu-isu yang berkaitan dengan perempuan juga bisa didorong lebih baik lagi di media,” terangya.

Koordinator Workshop Perempuan dan Peran Media, Wati Susilawati, menambahkan, saat ini isu perempuan memang sangat penting untuk diangkat.

“Kami ingin membangun sinergitas dengan para aktivis dan media, sehingga dapat memberikan peran strategis dalam memberikan perubahan kepada masyarakat tentang perempuan,” ucap Wati.

Wati berharap, media memiliki kekuatan untuk melanggengkan beragam pandangan dan berupaya mendorong media agar menjadi lebih berkualitas dan sensitif gender, terutama perempuan.

Kata dia, saat ini media masih mengutamakan pemberitaan sensasional. “Makanya kami berharap engan adanya workshop ini media dianggap menjadi alat yang efektif untuk menyuarakan persoalan gender dan perlindungan perempuan,” pungkasnya. 

Sumber : https://pontianakpost.co.id/dorong-penguatan-isu-perempuan-di-media/

Read More

Kepemimpinan Perempuan adalah Kepemimpinan Berorientasi Pemberdayaan

Tidak harus memegang jabatan formal agar perempuan layak dikatakan sebagai seorang pemimpin. Karena sejatinya kepemimpinan perempuan adalah kepemimpinan pemberdayaan. Begitulah secara umum pesan yang dihasilkan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Perempuan Dalam Kepemimpinan, Sabtu (25/1).

Direktur Lembaga Gemawan, Laili Khairnur, beberapa kali menekankan tentang kepemimpinan perempuan yang berorientasi pada pemberdayaan. Menurutnya, kepemimpinan perempuan tidak hanya dilihat dari sisi elitis semata misalnya sekelas pejabat publik, anggota dewan atau pemimpin perusahaan, badan publik lainnya.

“Namun yang diprioritaskan saat ini adalah kepemimpinan yang berorientasi pada pemberdayaan misal yang dilakukan oleh kader atau local leader, Community Organizer maupun istilah lain yang digunakan di level grass root,”ungkap dia.

Menurutnya ada banyak contoh gerakan yang diinisiasi oleh para kaum wanita sehingga memberikan perubahan yang positif. Contohnya, kata dia, yakni gerakan Mother of Plaza de Mayo, sebuah perjuangan oleh sekelompok wanita pembela HAM di Argentina pada tahun 1977, yang mana mereka menuntut kejelasan nasib anak-anak mereka yang ditangkap selama pemerintahan militer. Selain itu, ada pula Gerakan perempuan Dalit untuk 5 hektare lahan di India.

“Bahkan pada tataran lokal juga banyak gerakan-gerakan atau serikat-serikat yang diinisiasi oleh perempuan,” kata dia.

Potensi dan peran kepemimpinan perempuan dinilainya sangat besar untuk saat ini dan masa mendatang di dalam seluruh bidang. Secara umum kepemimpinan perempuan berbeda dengan kepemimpinan laki-laki.  Adapun ciri kepemimpinan perempuan adalah kooperatif, berorientasi pada kesejahteraan, dan cenderung kolektif atau partisipatif. Sementara model kepemimpinan normatif laki-laki yang cenderung kompetitif, berorientasi pada kekuasaan dan terpusat.

“Perempuan cenderung memakai kepemimpinan transformasi, memotivasi orang lain dengan mentransformasi minat diri mereka menjadi tujuan organisasi. Sementara laki-laki cenderung memakai gaya yang langsung, serta perintah-dan-kendali. Laki-laki mengandalkan otoritas posisi resmi untuk berpengaruh,” jelas dia.

Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur PPSW Borneo, Reny Hidjazie. Katanya, kepemimpinan bagi seorang perempuan tidak hanya terletak pada posisi formal yang dicapai. Menurutnya, ada banyak posisi-posisi informal yang dapat dimaksimalkan oleh perempuan agar dapat berdaya. Sehingga siapa saja yang mampu menggerakkan atau memotivasi sejumlah orang agar secara serentak melakukan kegiatan untuk satu tujuan, boleh dikatakan sebagai pemimpin.

“Jadi yang perlu kita ingat adalah, kepemimpinan bukan terletak pada posisi atau tempat formal,” kata dia.

Anggota DPRD Kota Pontianak, Beby Nailufa, menilai untuk mengoptimalkan peran serta perempuan, serta membina jiwa kepemimpinanya, harus dimulai dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada peningkatan kualitas perempuan. Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah supaya memberikan perhatian penuh pada pembangunan manusia, terutama bagi ibu dan anak.

“Dalam hal pemberdayaan perempuan, kami terus ingat pemerintah supaya tidak hanya sekedar membangun fisik, tapi juga non fisik,” kata dia.

Dia melanjutkan, jumlah perempuan yang duduk di DPRD Kota Pontianak saat ini, dinilainya juga masih minim. Sedikit banyak hal ini dinilai menjadi tantangan baginya saat akan mengusulkan kebijakan yang bersinggungan dengan perempuan. Selain tentu saja meminta dukungan dari sesama anggota legislatif perempuan, untuk memenangkan argumennya, ia tak segan untuk melakukan lobi dengan anggota legislatif lain agar mendukung kebijakan yang pro dengan kesejahteraan perempuan.

“Kadang saya juga harus melakukan lobi ke sesama anggota dewan lain yang lain. Karena nanti pada saat kita berargumen, kalau tidak ada yang mem-backup, itu agak sulit,” pungkas dia.

FGD tersebut digelar atas kerjasama antara Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Citradaya Nita. Dihadiri puluhan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis perempuan, influencer, youtuber, hingga jurnalis, diskusi ini bertujuan untuk membuka wawasan peserta dalam hal kepemimpinan perempuan. 

sumber : https://pontianakpost.co.id/kepemimpinan-perempuan-adalah-kepemimpinan-berorientasi-pemberdayaan/

Read More

Google News Initiative Latih Tangkal Hoax Bagi Jurnalis Perempuan Kalbar

PONTIANAK - Google News Initiative (GNI) bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Internews, melatih 20 jurnalis perempuan di Pontianak untuk literasi digital. Selama dua hari, pada 23-24 November 2019, para jurnalis ditempa ilmu menggunakan perangkat Google untuk menangkal hoax di Internet.

"Selama dua hari trainer dari Google akan melatih cara menganalisis sumber konten digital dengan menggunakan berbagai tool yang ada di internet," ujar Caroline Voermans, jurnalis Pontianak yang menjadi trainer pendamping pelatihan itu.

Sebanyak 20 jurnalis yang mengikuti pelatihan merupakan jurnalis perempuan yang bekerja di media lokal maupun nasional. Selain melatih kemampuan menganalisis dan verifikasi konten di internet, peserta juga akan belajar beberapa materi yang bersifat teknis mengenai kebersihan data digital (digital hygiene), analisa dasar atas informasi, pencarian dan penelusuran data, dan beragam tools yang bisa digunakan untuk melakukan investigasi secara online.

Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Aseanty Pahlevi, menambahkan, pelatihan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas profesi jurnalis di Pontianak.

"Jurnalis sebagai penyedia informasi harus dapat menyuguhkan berita dengan data pendukung yang kuat," katanya. Hal ini sangat penting karena dalam melakukan tugas profesinya sebagai jurnalis, kepentingan publik adalah hal utama.

Perempuan, kata dia, dapat menjadi agen perubahan untuk memerangi berita hoaks yang beredar di masyarakat. Terlebih dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) di tahun 2017, jumlah perempuan pengguna internet cukup besar.

Pengguna internet di Indonesia sendiri mencapai lebih dari 50% atau sekitar 143 juta orang dari total penduduk Indonesia 267 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 48,57 persen diantaranya adalah perempuan.

Dari catatan di atas, perempuan pengguna internet sangat tinggi. Era ini ternyata tidak membuat perempuan minder saat harus berhadapan dengan kerumitan tombol aplikasi berbagai rupa.

Jurnalis Perempuan Khatulistiwa sendiri sangat intens dengan berbagai kegiatan literasi media. "Literasi media adalah program utama dalam komunitas kami. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 2014, dengan nama program 'Share yang Baik'," jelasnya.

Terbaru, JPK terlibat dalam workshop dan talkshow yang melibatkan 450 siswa SMA, untuk meningkatkan literasi digital mereka. Pada bulan September lalu, JPK bekerjasama dengan Women Will terlibat workshop menarik. Bertema "Digital Marketing For Women" para pengusaha perempuan pemula diajarkan mengenal dan memanfaatkan konten digital yang ada di platform Google. Bahkan di bulan Maret 2019 lalu, JPK dan SafeNet menggelar Seminar Internet Aman bagi Perempuan. 

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/22/google-news-initiative-latih-tangkal-hoax-bagi-jurnalis-perempuan-kalbar

Read More

Peran Jurnalis Perempuan, Serta Isu Pemberitaan Terhadap Perempuan di Kalbar

PONTIANAK - Dalam rangkaian kegiatan Seratoes-248 digelar Diskusi yang bertajuk Perempuan Dalam Sejarah, Peran dan Pembangunan Daerah, yang dilaksanakan di PMK CO-Working Space, jalan Karna Sosial, Gg Wonoyoso II, kota Pontianak, pada Kamis (31/10/2019) sore.

Menjalankan rangkaian kegiatan Seratoes-248 ini, sebelumnya sudah dilakukan beberapa diskusi, dengan tempat atau 'venue' yang berbeda-beda.

Dan kali ini, adalah menjadi tempat terakhir dalam rangkaian kegiatan diskusi. Dalam diskusi yang terbuka untuk umum ini pula, kali ini diramaikan dari rata-rata mahasiswa-mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tanjungpura.

Sesuai tema diskusi, tampak yang hadir pun banyak dari kaum perempuan, dengan pemantik diskusi yang dihadirkan pun perempuan, yakni Sri haryanti dari Gemawan Pontianak, lalu Wati Susilawati dari Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), serta dihadiri pula oleh beberapa penggiat jurnalis, penggiat literasi, dan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Wati Susilawati selaku pemantik diskusi, banyak berbagi pengalamannya saat menjadi jurnalis perempuan, serta memberitahukan bagaimana peran jurnalis perempuan saat ini.

Dikatakannya, media massa sangat berkontribusi kepada jutaan manusia, untuk saling terkoneksi. Seperti media massa dalam bentuk cetak, elektronik, hingga media online yang dimana itu mengandalkan jaringan internet, mengokohkan posisinya sebagai bagian dari kesuksesan pembangunan.

Dan pada saat ini juga dikatakannya, banyak sekali pemberitaan terhadap perempuan, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi, ataupun pembangunan responsive gender dalam peran sosial perempuan.

Namun menurutnya, bersamaan dengan itu, banyak juga perempuan yang menjabat penting didalam suatu media, hal itu artinya saat ini perempuan bisa juga menahan mengenai permasalahan tersebut.

"Maka dari itu, terkait permasalahan tersebut. Perempuan yang menjabat atau terlibat dalam kebijakan redaksi, bisa menahan atau menyuarakan hal tersebut kepada pada saat rapat redaksi," ungkapnya.

Selanjutnya, ia juga menjelaskan isu pemberitaan yang ada di Kalimantan barat, dalam perspektif jurnalis perempuan.

"Saat ini ada dua media yang khusus memberikan full satu halamanya untuk pemberitaan perempuan, yakni Tribun pontianak, dan Pontianak Pos. Dan satu halaman untuk media cetak itu harganya mahal, tapi itu bentuk apresiasi terhadap peran perempuan juga penting," jelasnya. (*)

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2019/11/01/peran-jurnalis-perempuan-serta-isu-pemberitaan-terhadap-perempuan-di-kalbar

Read More

JPK Gelar Pemutaran Film "More Than Work" Bercerita Tentang Diskriminasi Pekerja Perempuan di Media

PONTIANAK - Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) menggelar Pemutaran Film dan Diskusi bertajuk Malam Apresiasi Karya yang diadakan di Balai Pelestarian Nilai Budaya, jalan Sutoyo kota Pontianak, pada Kamis (12/9/2019) malam. Malam Apreasiasi Karya tersebut memutar film dokumenter berjudul More Than Work yang diproduksi oleh Konde Production, dengan disutradarai oleh Luviana seorang mantan jurnalis Metro TV.

Film dokumenter yang berdurasi sekitar 37 menit itupun menceritakan tentang tindakan diskriminasi terhadap perempuan di media. Dikarenakan tak bisa hadir, saat sesi diskusi dimulai Chief Editor Konde.co sekaligus Director Film Luvian, disambungkan melalui telepon genggam untuk dapat langsung menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan dari peserta.

Luvian menjelaskan alasan film dokumenter tersebut diberi judul More Than Work, karena dalam lima sampai sepuluh tahun kebelakang, tidak ada film yang mengangkat tentang pekerja perempuan di media.

"Saya membuat film ini tuh sudah angan-angan lama. Namun dalam lima sampai sepuluh tahun ini, tidak ada film mengangkat tentang pekerja perempuan di media. Sepertinya belum ada, sejauh yang saya tahu," jelasnya saat disambungkan dari telepon genggam.

Kemudian ia juga mengungkapkan dalam film More Than Work ada tiga tokoh penting didalamnya. Satu diantaranya Dhiar yang bercita-cita ingin bekerja di media.

"Ada tiga tokoh penting didalam film More Than Work, dimana satu diantaranya ialah Dhiar yang bercita-cita ingin bekerja di media. Ternyata ketika menjadi pekerja di media, Dhiar malah dilecehkan dan mendapatkan kekerasan seksual," ungkapnya.

Lalu dalam film dokumenter ini juga, tak hanya menceritakan tentang bentuk pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan di media saja. Melainkan film ini juga menceritakan tentang bentuk diskriminasi yang dirasakan oleh LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual) yang sering tersingkirkan oleh dunia pekerjaan.

sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2019/09/13/jpk-gelar-pemutaran-film-more-than-work-bercerita-tentang-diskriminasi-pekerja-perempuan-di-media

Read More

AJI Pontianak dan Jurnalis Perempuan Galang Aksi Tolak Ekskusi Nuril

PONTIANAK – Aliansi Jurnalis Independen Pontianak dan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa menggalang aksi penolakan putusan Mahkamah Agung untuk kasus Baiq Nuril, korban pelecehan seksual verbal mantan kepala sekolah di Mataram.

“Ibu Nuril ini sebenarnya korban, seperti halnya pada kasus Prita beberapa tahun lalu. Kita harap tidak ada lagi korban dari UU ITE, di mana korban berbalik menjadi tersangka,” ujar Dian Lestari, Ketua AJI Pontianak, di sela-sela aksi 18 November 2018. 

Dian menambahkan, putusan ini sekaligus menggambarkan rentannya perempuan Indonesia yang menjadi korban pelecehan seksual. Korban sering direndahkan, bahkan mengalami kriminalisasi. “Pasal-pasal karet dalam UU ITE itu harusnya dicabut,” tambahnya.

Baiq Nuril Maknun perempuan asal Mataram yang menjadi terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (ITE) sempat dinyatakan bebas di Pengadilan Negeri. Di PN Mataram pada 26 Juli 2017, Nuril dinyatakan tidak terbukti telah mencemarkan nama baik mantan kepala sekolah salah satu SMAN di Mataram.

Putusan PN Mataram ini kemudian dibatalkan di tingkat Mahkamah Agung dan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta kepada Nuril. Padahal mantan pegawai honorer bagian Tata Usaha di SMU 7 Mataram itu sebelumnya dinyatakan bebas di Pengadilan Negeri Mataram pada 26 Juli 2017.

Warga Kota Pontianak juga bisa memberikan dukungan moril melalui sosial media, dengan mengunggah foto dengan tagar #tolakeksekusiibunuril dan #saveibunuril. “Aksi ini juga untuk mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk ikut menggalang dana di kitabisa.com untuk membantu Ibu Nuril membayar denda Rp500 juta, serta agar Ibu Nuril terhindar dari penjara selama 6 bulan,” ujar Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Kusmalina. 

Aksi ini juga sebagai upaya non litigasi terhadap kasus-kasus lainnya, dimana negara abai terhadap perlindungan hak-hak  warga negaranya, untuk mendapatkan keadilan. Warga Kota Pontianak pun tampak antusias memberikan dukungan. Aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB ini digelar di kawasan Car Free Day, Jalan Ahmad Yani Pontianak. 

Relawan Southeast Asis Freedom of Expression Network (SAFEnet) Kalimantan Barat, Aseanty Pahlevi, menambahkan, organisasi sipil yang memperjuangkan hak-hak digital warga di Asia Tenggara ini juga telah membuat pernyataan sikap dengan mempertanyakan hasil putusan MA, yang menutup mata pada fakta-fakta di Pengadilan Negeri Mataram. 

“Dalam persidangan Nuril tidak terbukti bersalah menyebarluaskan konten asusila seperti yang dituduhkan,” katanya.

Tidak ada unsur mens rea atau niatan jahat dari Nuril ketika merekam perbincangan dengan M, atasannya. Perekaman ini merupakan upaya membela diri atas pelecahan seksual yang dilakukan M. “SAFEnet juga menolak pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan Rabu ini, dan mendesak agar Presiden RI memberikan amnesti atas ketidakadilan ini,” katanya. SAFEnet juga mendorong agar Komisi III DPR RI dapat menyetujui pemberian amnesti tersebut. 

Read More

Komplek Yuka Tak Henti Tangkal Narkoba

PONTIANAK – Upaya untuk menangkal pengaruh narkotika terhadap anak dan remaja yang bermukim di kawasan Komplek Yuka, Pontianak Barat terus digalakkan. Kamis (8/11), Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Kalimantan Barat menggelar Sosialisasi Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Kesehatan Reproduksi.

“Kita pilih wilayah ini karena kondisi sosial yang ada di sini memungkin anak-anak punya kecenderungan mendapatkan barang seperti itu (narkotika),” ungkap Ketua Forum PUSPA Kalbar, Reni Hidjazie.

Suasa kegiatan sosialisasi

Kegiatan tersebut menurut Reni merupakan permintaan dari para ibu yang khawatir akan kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku anak-anak mereka. Mereka takut dan cemas dengan kondisi anak-anak mereka yang rentan terjerembab ke dalam penyalahgunan obat-obatan terlarang.

“Ada kasus anak-anak ngelem,dan itu membuat orangtua khawatir dan takut,” katanya.

Kepala Seksi Pencegahan BNN Kalbar, Mochamad Efendi menyebut, 24 persen pengguna narkotika berasal dari kalangan remaja. Data itu menegaskan bahwa, masa remaja riskan terhadap potensi penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Bahkan, ada pula remaja yang dimanfaatkan sebagai kurir untuk memuluskan jalan bagi pengedar atau bandar mengedarkan barang haramnya.

“Karena itu orangtua harus lebih memperhatikan anak-anaknya, dan lebih sering berkomunikasi dengan mereka,” pesan Efendi.

Kegiatan yang digelar di Aula Kolam Renang Muara Kapuas tersebut, menjadi salah satu upaya dalam mencegah berbagai potensi penyalahgunaan narkotika oleh remaja dan anak-anak khususnya yang bermukim di Komplek Yuka. Kegiatan yang juga dihadiri oleh ibu-ibu itu, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mereka, mulai dari penyebaran, jenis, hingga bahaya narkotika.

Reni memastikan kegiatan tersebut menjadi salah satu bagian dari sejumlah program PUSPA yang akan direalisasikan di kawasan tersebut. Program yang akan dijalankan selama satu tahun lamanya itu, merupakan kegiatan penguatan serta pemberdayaan kapasitas anak-anak, remaja, dan kelompok perempuan. Tujuanya adalah menciptakan kampung yang bebas dari tiga hal, yakni, tidak ada kekerasan anak dan perempuan, tidak ada perdagangan manusia, serta tidak ada kesenjangan ekonomi.

“Forum PUSPA Kalbar memilih YUKA karena situasi sosial di sini, kita temukan ada kasus kekerasan, perkosaan anak, dan lain-lain,” katanya.

Kabid Data Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kalbar, Paskaria Ema mendukung berbagai program pembinaan yang dilakukan oleh PUSPA Kalbar yang direalisasikan di kawasan Komplek Yuka tersebut. Program yang mendapatkan dukungan dari Kementerian PPPA ini, diharapkan dapat menjadi solusi dalam berbagai hal yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Dari kegiatan sosialisasi bahaya narkoba ini, setidaknya orangtua bisa meningkatkan komunikasi mereka dengan anak-anaknya,” harap dia.

Read More

Kemen PPPA Gelar Festival Inovasi dan Kreativitas Forum Anak 2018

Bogor (13/5) – Dalam rangka mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030, perlu upaya bersama dalam meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Festival Inovasi dan Kreativitas Forum Anak 2018. Kegiatan ini bertujuan mendorong dan mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan, khususnya melalui berbagai kegiatan dengan wadah Forum Anak di daerah.

“Festival ini sejalan dengan klaster satu Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak. Untuk itu, kita sebagai orangtua harus memberikan kesempatan luas bagi anak untuk berpartisipasi dan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan mereka. Selain itu memastikan anak dapat menyampaikan pandangannya secara bebas sesuai usia dan tingkat kecerdasannya,” Ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam pembukaan Festival hari ini.

Pemenuhan Hak Partisipasi Anak sebagai salah satu dari empat hak dasar anak, terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yang menyatakan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

200 anak perwakilan Forum Anak dari 34 Provinsi di Indonesia memeriahkan acara festival. Dengan antusias, anak-anak mengikuti berbagai perlombaan, seperti mewarnai dan menggambar. Mereka juga menampilkan berbagai kreativitas dan inovasi, seperti membaca puisi, mendongeng, menari daerah, dan memainkan permainan tradisional.

Menteri Yohana menegaskan, terpenuhinya hak partisipasi anak akan berdampak positif bagi proses tumbuh kembang anak. Mereka akan lebih kuat terhadap berbagai kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi yang mengancam. Dibutuhkan komitmen bersama guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya memberikan kesempatan luas bagi anak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kehidupan sosial di lingkungannya.

Pada Festival tersebut, Menteri Yohana melakukan interaksi langsung dengan anak-anak. Dilanjutkan dengan bermain dan bernyanyi bersama, untuk mengembangkan seluruh inovasi dan kreativitas yang mereka miliki.

Read More