AIMI Kalbar Soroti Tiga Isu ASI

*JPK Dukung Peningkatan Kualitas ASI

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Kalimantan Barat (Kalbar) menyoroti tiga isu penting dalam hal menyusui. Ketiga isu tersebut dianggap penting lantaran berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak serta masa depan generasi Indonesia.

Isu pertama yakni terkait kode etik promosi susu formula (sufor) baik yang dilakukan oleh produsen sufor hingga petugas kesehatan. Ketua AIMI Kalbar Aditya Galih Mastika mengakui bahwa pihaknya kerap mendapatkan laporan terkait adanya upaya untuk promosi sufor bagi anak usia di bawah enam bulan. Bahkan, hal itu dilakukan secara langsung oleh petugas kesehatan. Hal tersebut menurutnya telah melanggar kode etik.

“Ibu-ibu pasca melahirkan pernah dibekali susu formula oleh pihak rumah sakit,” ungkapnya saat diskusi dengan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Kamis (10/5) di Canopy Center.

Saat persentasi dari anggota JPK, Wati Susilawati

Promosi produk sufor kerap dilakukan dengan menggaet pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. Hal ini pun masih ditemukan di pelayanan kesehatan di Kota Pontianak. “Masih ada kami temukan pelayan kesehatan yang turut mempromosikan sufor. Bahkan ada yang menjanjikan hadiah kepada petugas kesahatan yang mampu menjual produk-produk sufor tersebt,” ungkap Wakil Ketua AIMI Kalbar, Rizky Pontiviana.

Iklan sufor bagi anak usia di bawah enam bulan memalui media elektronik selama ini memang secara ekspilisit belum ditemukan di media-media cetak dan elektronik. Namun ada upaya-upaya untuk mempromosikan susu pengganti ASI. Padahal menurutnya tidak ada satu produk susu pun yang bisa menggantikan peran ASI.

“Ada itu ptomosi susu hewan yang bilang mendekati kandungan ASI bahkan sama dengan ASI,” ucapnya.

Selayaknya menurut dia, pelayanan kesehatan tidak terlibat dalam promosi sufor. Apalagi yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia di bawah 6 bulan. Selain itu, peran pemerintah menurutnya juga penting agar penegakan terkait kode etik ini dapat dilakukan. Teguran mestinya dilayangkan bagi perusahaan atau pelayanan kesehatan yang melakukan hal demikian agar memberikan efek jera.

Sorotan Kedua yakni ketersedian ruang laktasi yang layak bagi ibu untuk menyusui anak. Adapun sejauh ini diakuinya fasilitas umum telah dilengkapi dengan ruang laktasi. Namun standar raungan yang dikatakan layak, masih jauh dari harapan.

Meski tidak memiliki data secara pasti, namun pihkanya juga mendapatkan laporan adanya perusahaan yang tidak menyediakan ruang laktasi bagi pegawainya yang menyusui. Padahal hal itu juga telah diatur dalam Pasal 128 UU No.39/2009 Kesehatan yang berbunyi memberikan arahan agar pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Penyediaan fasilitas khusus yang dimaksud yakni diadakan di tempat kerja dan di tempat sarana umum.

Adapun sorotan yang ketiga yakni terkait cuti  ibu melahirkan. Selain pasal 128 UU No 39/2009 tentang keseahtan yang mengatur tentang ASI, pasal lain yang mendorong agar ibu diberikan cuti melahirkan terdapat dalam pasal 83 Undang-undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

“Walaupun cuti melahirkan di Indonesia yang hanya 3 bulan, namun negara menyatakan bahwa ibu bekerja dapat terus memberikan asi kepada anaknya dengan memerah dan menyusui selama jam kerja,” tutur Aditya.

AIMI Kalbar berharap ketiga isu ini dapat menjadi sorotan baik pemerintah, instnasi terkait, anggota dewan, pelayanan kesehatan, hingga perusahaan. Dengan memperhatikan kualitas ASI, maka pihaknya meyakini akan tercipta generasi-generasi Indonesai yang berkualitas.

Sementara itu, Wakil Ketua JPK, Nurul Hayat menilai isu terkait ASI perlu menjadi sorotan media. JPK sebagai organisasi yang mewadahi wartawan perempuan di Kalbar menurutnya perlu untuk berkontribusi dalam mengampanyekan pentingnya ASI ke masyarakat.

“JPK juga perlu turut andil dalam mendorong berbagai upaya untuk mendorong ASI yang berkualitas. Sebagai jurnalis, tentu kami akan memberikan porsi pemberitaan terkait hal ini agar menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat luas, sehingga timbul kesadaran,” pungkasnya.

Foto Bersama AIMI Kalbar dan JPK usai menggelar diskusi, Kamis (10/5) di Canopy Center

Read More

ASI Ekslusif Mampu Cegah Stunting

Berbagai upaya dilkukan pemerintah daerah, tak terkecuali Kalbar dalam menekan laju anak dengan masalah stunting, wasting dan gemuk. Data Kementrian Kesehatan mencatat Indonesia termasuk salah satu dari 17 negara dari 117 negara dengan tiga masalah gizi tinggi pada balita, yaitu stanting, wasting dan gemuk.

Pusat pun menginstruksikan dearah untuk segera merealisasikan berbagai program untuk meningkatkan gizi kepada balita di 1.000 kehidupan.

Kalbar dengan geogratis yang lain juga memiliki persoalan gizi ang serius. Ini telihat dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, 9 diantaranya merupakan wilayah dengan sebaran persoaalan gizi, terutama stunting.

Ini diungkapkan staff Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar yang juga konselor gizi, Rayna Anita, SKM, MPH, dalam diskusi terfokus yang digagas  IMA World Health bekerjasama dengan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) dengan tema ASI Ekslusif Cegah Stunting, di Aula Rumah Kreatif BUMN, Selasa (16/1).

Menurutnya, pemerintah sudah banyak membuat program kesehatan yang berhubungan dengan gizi, baik ibu dan balitnya. Namun, diakuinya, dari fakta yang ada pola asuh rendah dan minimnya aware masyarakat akan kebutuhan gizi menjadi kendala bagi program yang ada. Padahal, pemenuhan gizi, terutama di 1000 hari kehidupan sangat penting ditambah asupan ASI ekslusif dari 0-6 bulan balita.

"Bagaimana kita memberikan kesadaran akan pentingnya gizi, baik saat awal-awal kehamilan maupun saat balita berusia balita. Mekipun penurunan masih satu persen tapi, kita harap kedepan persoalan ini bisa bersama-sama kita atasi, terutam terus menerus memberikan pemahaman kepada calon ibu dan ibu untuk memberikan gizi yang baik karena kehidupan awal dapat menetukan masa depan anak," paparnya.

Anak dengan persoalan gizi akut menjadi persoalan ke dapat yang mampu merusak masa depan anak itu sendiri. Bagaimana tidak, kondisi tubuh dan otak anak sangat dipengaruhi pola gizi yang diberikan.

"Anak dengan masalah gizi, pastinya memiliki otak kecil, sulit mengingat pelajaran, cenderung memiliki emosi yang labil, tingkat pemahaman yang kurang. Berbeda dengan anak denga gizi cukup yang secara kondisi dan otak berkembang dengan baik," jelasnya.

Hal sama juga diungkapkan Kepala Devisi Edukasi dan Pengembangan AIMI Kalbar, Dian Rakhmawati, S.Pd. Menurutnya, selain asupan gizi cukup di awal masa kehamilan, asupan di usia 0-6 bulan juga tadak kalah penting, terutama pemberian ASI ekslusif secara penuh tanpa campuran apapun hingga pemberian makanan pendamping usia enam bulan.

"Balita lahir hingga enam bulan menjadi wajib diberikan ASI secara penuh, lewat enam bulan diberikan makanan pendamping disertai ASI yang tidak sepenuh di masa-masa awal balita. Jika dihitung dari masa kehamilan hingga kelahiran dan usia balita hingga 2 tahun. Itu yang disebut 1000 hari kehidupan, dari awal kehamilan hingga usia anak 2 tahun. Ini konsen kita bahwa ASI memiliki kandungan gizi yang diperlukan balita, jadi sayang jika ibu tidak memanfaatkan apa yang sudah tuhan berikan," paparnya.

Dalam catatan WHO, terdapat 60% balita tidak mendapatkan penyusuan yang optimal, 42% ibu dan balita yang melakukan inisiasi menyusu dini dalam satu jam pertama kehidupan atau yang dikenal dengan IMD dan 39% ibu dapat menyusui ekslusif selama enam bulan kehidupan bayinya.

"Faktanya masih banyak yang belum memberikan bayinya penyusuan optima, IMD dan penyusuan hingga enam bulan," ucapnya.

Sementara Ketua PKBI Kalbar, Mulyadi, berujar, suatu bangsa yang hebat bisa dilihat dari kehidupan generasinya. Jika generasinya kuat dan tanggah, maka bisa dipastikan kehidupan bangsa tersebut di masa depannya. Indonesia, tertama Kalbar bisa menciptakan generasi tangguh dengan memaskimalkan potensi masyarakat dan membuka wawasan kesadaran akan pentingnya 1000 hari kehidupan.

"Ini tugas kita besama, tidak bisa satu lembaga saja, pemerintah, non pemerintah, NGO maupun media hingga masyarakat menjadi kunci penentu keberhasilan gizi ini. Penguatan fisik dan mental yang bermula dari pemenuhan gizi dalam keluarga, untuk itu penguatan-penguatan keluarga ini yang pertma kita bentuk karena semua bermula dari lingkungan keluarga, ibu, ayah dan ank-anak," ucapnya.

Read More