Tata Pendidikan Harus Melibatkan Stakeholder

PONTIANAK- Pada prinsipnya, isu pendidikan harus melibatkan seluruh stakeholder di luar pendidikan. Pendekatan dengan perbaikan tata pelayanan diharapkan dapat meningkatkan mutu dari pendidikan tersebut.

Lutfi Firdausi, Direktur Eksekutif Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan Indonesia (LPK IPI) mengatakan, seharusnya masyarakat juga mesti ikut terlibat dalam hal ini. Dia mencontohkan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, masyarakat terlibat dalam rancangan kebijakan tentang Distribusi Guru di Luwu Utara. “Ini dilakukan dengan membedahnya di radio, talkshow sehingga mendapatkan banyak masukan dari masyarakat,” katanya.

Dengan demikian akan lahir inovasi untuk meningkatkan kemampuan pemberian layanan untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi dan praktik yang baik. Masyarakat secara intensif juga didorong untuk meningkatkan kepedulian terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Khusus untuk bidang pendidikan, LPK IPI dipercaya untuk melaksanakan progam Managemen Berbasis Sekolah (MBS). Program ini mencakup bagaimana dokumen perencanaan dan pelaporan sekolah dapat di akses masyarakat. Selain itu juga, ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan,dan implementasi MBS. Masyarakat juga memonitoring sekolah, sehingga menciptakan kepemimpinan sekolah partisipatif atau melibatkan semua stakeholder sekolah.(*)

Read More

JPK Gelar Diskusi Jurnalis dan Kinerja Usaid

Suasana saat diskusi jurnalis dan Kinerja Usaid tentang tata layanan pendidikan dasr, Sabtu (18/1/14)

* Bahas Tata Layanan Pendidikan Dasar

Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) melakukan diskusi dengan USAID kinerja Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang USAID Gedung PKBI Kota Pontianak, Sabtu (18/1).menghadirkan Lutfi Firdausi, direktur eksekutif Lembaga Pelatihan dan Konsultasi ‑ Inovasi Pendidikan Indonesia (LPK‑IPI). Dimana, USAID Kinerja, mengangkat materi tentang, tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor Pendidikan Dasar, peningkatan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

"Kinerja fokus pada pendidikan dasar, untuk memastikan pendidikan dasar itu beres, " katanya membuka diskusi.

Hal tersebut lanjutnya, berdasarkan landasan hukum, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Program kinerja bidang pendidikan dasar ada tiga yakni managemen berbasis sekolah (MBS), distribusi guru secara proporsional (DGP) dan penghitungan biaya satuan pendidikan (BOSP).

Jelasnya, Dengan prinsip program tatalayanan bidang pendidikan, yakni keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap, transparan, berorientasi pada kebutuhan belajar siswa, peningkatan efekivitas pembelajaran dan peningkatan efesiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan.

"Pendidikan dalam program kinerja bidang pendidikan dasar ada tiga item, dan daerah hanya diberikan satu paket dari tiga program tersebut. Kecuali ia mengambil program kerja satu paket dalam satu tahun kerjanya," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa isu pendidikan nasional yang penting pada prinsipnya, pendidikan harus melibatkan seluruh stakeholder di luar pendidikan. Pendekatan kinerja, merupakan program tata layanan, yang tidak khusus pelayanan. Misalnya training dan workshop tidak hanya pada kedinasan tapi juga pada stakeholder forum, bertujuan bagaimana mengembangkan tata kelola yang baik.

"Dengan inovasi untuk meningkatkan kemampuan pemberian layanan untuk pengelolaan penlayanan berbasis inivasi dan praktik yang baik. Secara insentif guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah," terangnya.

Dengan strategi program, meliputi pelatihan dan workshop, pendampingan, mainsteming isu pendidikan melalui media, pengembangan multi stakeholder forum, advocasy kebijakan dan replikasi, pelembagaan dan diseminasi.

Menurutnya, dalam pengelolaannya dipercaya untuk melaksanakan Managemen Berbasis Sekolah (MBS). Mencakup okumen perencanaan dan pelaporan sekolah yang dapat di akses masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi MBS dan monitoring sekolah dan kepemimpinan sekolah partisipatif atau melibatkan semua stakeholder sekolah.

Sedangkan kaitannya dengan Distribusi Guru secara Proporsional (DGP) lanjut Luthfi salah satunya dengan distribusi guru bertujuan untuk mengisi kekosongan pembelajaran, dimana siswa terganggu aktivitas belajar karena tidak ada guru yang erat kaitannya dengan efektivitas pembelajaran.

"Di mana dampak kekurangan guru karena kurangnya kualitas pelayanan pendidikan yang berpengaruh kepada kompetensi anak didik. Sedangkan kelebihan guru, maka guru akan kesulitan memenuhi kewajiban 24 jam mengajar, pemborosan APBD bagi guru PNS dan pemborosan dana BOS bagi guru honorer," ujarnya.

Program lainnya dari program biaya operasional satuan pendidikan (BOSP)berdasarkan hasil analisa kesenjangan antara kebutuhan aktual BOSP dan BOS, juga hasil analisi pendapatan dan belanja pada alokasi dana pendidikan di daerah serta alternative sumber pembiayaannya dan kebijakan alternative pemenuhan pembiayaan hasil hitungan BOSP

Ia berharap peran media, sebagai mainstreaming Isu Governance bidang pendidikan, juga sebagai advocasi kebijakan pendidikan berorientasi publik dan institusionalisasi dan documentasi praktek baik implementasi program tatalayanan pendidikan.

Sementara itu, Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Kusmalina mengatakan diskusi diadakan guna memberikan pemahaman kepada para jurnalis mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pendidikan dasar. Selain itu juga mengatahui sejauhmana perkembangan pendidikan yang ada di Kalbar, dan yang sudah di dorong kinerja USAID didalamnya.

" Kami berperan mempublikasikan informasi, dan kami berharap dengan adanya informasi, semua elemen masyarakat bisa berperan agar terbentuknya pendidikan yang baik khususnya di Kalbar,"pungkasnya.

Read More

Belum Semua Kepala Daerah Dukung PTSP

Suasana diskusi bulanan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) dengan KINERJA USAID, Kamis (19/12/13).

PONTIANAK – Dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat baru empat daerah yang komitmen melaksanakan dan mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Empat kabupaten tersebut antara lain, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Melawi.

“Dari empat kabupaten/kota tersebut hanya Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang benar-benar serius fokus melaksanakannya bahkan Kubu Raya sempat masuk lima besar nasional dalam pelayanan terpadu ke masyarakat, “ungkap Project Manager BEE Kinerja Kalbar Muhammad Taufik dalam diskusi bulanan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) dengan KINERJA USAID, Kamis kemarin di PKBI Pontianak,mengusung tema Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam konteks kebijakan nasional.

Kenapa kabupaten lainnya keberadaan PTSP tidak maksimal, menurut Taufik hal ini dikarenakan kurang atau belum didukung penuh oleh kepala daerah sebagai pengambil kebijakan.”Masih banyak kepala daerah yang menganggap peran PTSP hanya sebagai pelengkap saja. Padahal seharusnya PTSP ini justru menjadi yang utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya lagi.

Sebenarnya seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalbar telah memiliki PTSP,cuma penempatannya berbeda-beda ada yang berbentuk badan. Artinya berdiri sendiri,dan lebih banyak berbentuk kantor saja dan digabungkan dengan dinas lainnya.”Masih banyak kepala daerah yang setengah hati melaksanakan PTSP,” ungkap pria berkacamata ini.

Peranan sistem pelayanan terpadu dalam pembentukan kebijakan investasi pemerintah pasca desentralisasi PTSP adalah bagian dari prioritas paket kebijakan yang harus dipersiapkan daerah dalam rangka investasi.

Agar investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah daerah mestinya mengetahui perihal apa saja yang perlu dibenahi oleh daerah, dikarenakan banyaknya prioritas-prioritas yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah penguatan institusi dan kelembagaan serta kepastian hukum. Pembentukan sistem pelayanan terpadu satu pintu merupakan progam yang termasuk di dalamnya.

“Sesungguhnya keberadaan PTSP ini tergantung kepala daerah,meskipun telah ada kebijakan dari pemerintah pusat,namun belum sepenuhnya dilaksanakan,” ungkapnya.

Masih banyak daerah yang menganggap bahwa PTSP belum prioritas.Padahal regulasi kepala daerah sangat penting.Kepala daerah harus mampu menterjemahkan petunjuk pusat tentang PTSP ini secara menyeluruh.

Taufik menambahkan,sebenarnya dengan adanya PTSP ini justru sangat positif sebab dengan pelayanan satu pintu akan memperkecil ruang korupsi dibandingkan bila banyak dinas yang harus dilalui untuk mengurus perizinan.

“Selama inikan banyaknya dinas yang harus dilalui untuk mengurus perizinan menyebabkan peluang korupsi,” katanya.Dengan PTSP kemungkinan tersebut diperkecil, sebab dengan PTSP ini semuanya dilakukan dengan transparan.Ada aturan yang ditetapkan dalam PTSP dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui,semua transparan siapa bertanggungjawab untuk apa semuanya jelas.

Di tingkat provinsi dan juga beberapa daerah, lanjut Taufik sekarang ini yang jadi permasalahan misalnya pada pengurusan perizinan di bidang perkebunan dan pertambangan.

“Pada prakteknya selama ini perizinan perkebunan dan pertambangan di Kalbar belum dilakukan satu pintu, masih banyak dinas yang harus dilalui ini seharusnya tak boleh terjadi selain sudah ada aturannya juga memberikan kemudahan pada investor,” tegasnya.

Pentingnya PTSP ini bukan hanya bagi kepentingan investor, banyak hal positif yang didapat diantaranya menghindari korupsi dan kolusi dalam pengurusan perizinan.

Peran provinsi katanya, dinilai masih kurang dalam memperbaiki kualitas pelayanan.Seharusnya provinsi bertindak sebagai pembina.Minimal misalnya dengan surat edaran gubernur, yang berisi himbauan penyederhanaan proses perizinan dan memaksimalkan PTSP.(*)

Read More

Pemda Perlu Segera Terapkan UU KIP

Suasana Diskusi penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik oleh JPK yang bekerjasama dengan Kinerja-USAID, Jumat (15/11/13)

Pontianak - Hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik terus didengungkan. Tuntutan transparansi lewat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menerapkan UU tersebut.

Terkait hal itu, Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) bekerjasama dengan KINERJA-USAID mengadakan seminar bertema "Komitmen Daerah dalam Penerapan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik)" dimana transparansi dan akuntabel dikedepankan. Agenda yang menjadi garis besar dan perlu didorong adalah implementasi UU ini di daerah. "Untuk itu kami menilai penting untuk para media mengetahui dan paham terlebih dahulu tentang UU ini. Sebagaimana para wartawan inilah yang menjadi perpanjangan mulut dari masyarakat ke pemerintah, begitu juga sebaliknya," kata Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Kusmalina SH, Kamis (14/11).

Dengan adanya pemahaman masyarakat dan pemerintah terhadap UU KIP ini, diharapkan dapat merubah paradigma pengelolaan negara, dari rezim ketertutupan ke rezim keterbukaan. "Juga membuka ruang kepada masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan negara. Diharapkan pula semakin optimal dalam pengawasan public," ucapnya.

Ditambahkan Mbak Lin, begitu ia kerap disapa, komitmen daerah dalam implementasi UU KIP bukan hanya membentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) saja. Namun PPID harus mempunyai pemahaman yang sama tentang kebebasan informasi publik dan data publik. "Jika PPID pada kabupaten atau kota bekerja dengan baik sengketa informasi publik akan berkurang. Tak hanya itu, penguatan PPID sangat penting. Sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan mudah," tambahnya lagi.

Sedikitnya 20 media akan mengikuti seminar yang akan dilaksanakan di Gedung PKBI, Jalan Soetoyo, Pontianak ini. Lewat seminar ini, Jurnalis direspon untuk mendukung dan mengawal reformasi birokrasi dalam transparansi publik. "Jurnalis ini akan sebagai salah satu pilar menggiring Good governance, dan mendukung setiap lembaga melaksanakan prinsip-prinsip transparansi," tutupnya. 

Read More