Harap Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa Pikat Wisatawan

 *Jadi Alternatif Destinasi Wisata Baru di Kota Pontianak

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) disamping itu juga diharapkan dengan pengembangan kawasan wisata dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat didalam kawasan. Kota Pontianak yang terus melakukan pembenahan khususnya infrastruktur yang menunjang sektor pariwisata dengan dibangunnya taman-taman kota seperti di Bundaran Tugu Digulis UNTAN, Taman Akcaya kota baru, kawasan keraton pontianak, tepian sungai kapuas dan kawasan tugu khatulistiwa menjadikan potensi wisata kota semakin bergeliat.

Salah satu potensi lain yang berpeluang untuk dikembangkan adalah terdapatnya sekelompok warga yang mengembangkan usaha kerajinan tenun di Kelurahan Batulayang. Lokasinya yang masih berada di dalam Kota Pontianak yaitu di Gang Sambas Jaya dan Sambas Mandiri Kelurahan Batu Layang, terletak diantara dua situs besar antara lain Kawasan wisata Tugu Khatulistiwa dan Makam kesultanan Pontianak di Batu Layang yang dapat dijangkau baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat menjadikan lokasi ini strategis untuk menjadi kawasan wisata kota.

Kawasan yang melingkupi 3 RT yaitu RT 2, 3 dan 4 di RW 15 Kelurahan Batu Layang ini terbilang cukup banyak memiliki potensi yang layak dikembangkan sebagai kampung wisata khususnya wisata tenun, dimana terdapat 17 Rumah yang memiliki alat tenun bukan mesin dimana pada satu rumah bisa terdapat lebih dari satu alat tenun.

Beberapa potensi lain yang ada dilokasi antara lain terdapat kerajinan tangan dari manik-manik, berbagai jenis pengembangan kue tradisional seperti keripik rengginang berbahan dasar ubi, grubi, onde-onde, cucur dan beragam kue tradisional lainnya.

Salah satu dukungan didapat dari Perguruan Tinggi melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa pendampingan yang dilakukan oleh Tim PKM Iptek Bagi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (IbPUD) Universitas Tanjungpura dan Politeknik Negeri Pontianak yang bersumber dari Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, warga didalam lokasi mendapatkan beberapa kegiatan penguatan kapasitas berupa pelatihan antara lain : Pelatihan motivasi usaha, pelatihan menganik, pelatihan teknik kombinasi warna, pelatihan diversifikasi produk, pelatihan pembukuan, pelatihan internet marketing atau pemasaran berbasis IT serta pendaftaran Hak Cipta, diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pelaku kerajinan tenun untuk pengembangan produk dan menyambut pasar yang lebih besar juga diharapkan dapat mendukung persiapan lokasi sebagai kawasan wisata dengan ikon yang diangkat berupa tenun corak insang.

“Kami melakukan pendampingan di lokasi ini karena melihat potensi yang besar dalam pengembangan produk tenun khususnya corak insang sebagai produk unggulan daerah serta pengembangan kawasan sebagai kawasan wisata, ditahun 2017 ini kami memberikan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat membantu warga dalam upaya pengembangannya dan kami rencanakan kerjasama ini akan dilanjutkan untuk tahun 2018 hingga 2019 pasca kegiatan monev yang akan dilakukan oleh Tim Kemristekdikti, semoga harapan warga untuk menjadikan kampung mereka sebagai kampung wisata dapat terwujud” ungkap Husna Amalya Melati, Dosen FKIP UNTAN selaku ketua tim PKM IbPUD.

Corak insang merupakan motif yang ditetapkan sebagai motif khas yang dijadikan salah satu ikon Kota Pontianak. Pengembangannya dapat dilihat dari produksi pakaian yang berbahan kain bermotif corak insang, produk kerajinan seperti tas, anyaman atau terlihat juga dibeberapa bagian di Kota Pontianak dilakukan pengecatan menggunakan motif corak insang baik di Pot bunga, bak sampah, gapura atau dinding bangunan.

Pengembangan corak insang juga menjadi tujuan dasar pengembangan produk dan kawasan wisata di batu Layang ini, dengan menjadikan Kerajinan Tenun bermotif corak insang sebagai magnet utama pengembangan kawasan.

Kolaborasi dan dukungan dalam pengembangan lokasi ini telah terlihat dari pertemuan di Kantor Bappeda Kota Pontianak beberapa waktu lalu tepatnya hari kamis tanggal 14 september 2017 yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Kota Pontianak dan dihadiri stake holder terkait seperti Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan, Dinas Komunikasi dan informatika, Badan ekonomi kreatif kota Pontianak (Be Kraf), lurah batu Layang, camat pontianak utara, Bank Pasar, Inkubator Bisnis Bank Indonesia, Inkubator Bisnis FEB UNTAN, tim KOTAKU dan beberapa institusi lainnya.

Pertemuan yang diinisiasi oleh Bussines Development Center (BDC) Zamrud Khatulistiwa dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tersebut berdampak positif dalam pencapaian tujuan pengembangan produk serta kawasan kampung wisata tenun khatulistiwa dimana didalamnya tercetus komitmen dukungan dan kesiapan berkolaborasi dalam pengembangannya.
Kepala Bappeda dalam kesempatan tersebut menyatakan apresiasi serta antusias untuk mendukung ide pengembangan kampung wisata.

“Saya berharap Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa menjadi Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) di Kota Pontianak dimana hingga saat ini telah terdapat 22 ODTW dan diharapkan Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa menjadi ODTW ke-23 yang ada di Kota Pontianak ke depan. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi pendukung agar pengembangan produk Tenun bermotif Corak Insang dapat pula menjadi salah satu Produk Unggulan Daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga, pelestarian tradisi menenun serta menambah PAD bagi Kota Pontianak” Ungkapnya.

Pasca Kolaborasi aksi pengecatan yang juga telah dilakukan beberapa waktu lalu tepatnya pada hari minggu tanggal 24 September 2017 di Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa Gang Sambas Jaya Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, warga yang juga telah membentuk organisasi pengelola yang dinamakan lembaga pengelola Kawasan Kampung Wisata tenun Khatulistiwa terus melakukan koordinasi dan beberapa langkah aksi untuk pengembangan tempat tinggal mereka untuk dicanangkan sebagai kawasan wisata di Kota Pontianak.

“Mungkin belum banyak yang tahu bahwa di Kota Pontianak ini ternyata terdapat satu daerah yang warganya mengembangkan kerajinan tangan tenun menggunakan alat tenun manual/tradisional” ungkap mustafa ketua RW 15 kelurahan batu layang.

“Iya, mungkin banyak yang tahu kalo di Kabupaten Sambas ada kerajinan tenun songket, di kabupaten sintang, Kapuas hulu ada tenun ikat dayak, namun siapa yang telah tahu bahwa di dalam Kota Pontianak juga ada warga yang mengembangkan usaha tenun dirumah-rumahnya? Inilah yang menjadi permasalahan sekaligus peluang yang diharapkan dapat dikembangkan kedepan, saya berharap seluruh komponen dapat mendukung harapan kami selaku masyarakat untuk mengembangkan potensi yang kami miliki, dan kami siap bekerjasama baik bersama pemerintah kota, dunia usaha, perguruan tinggi maupun kelompok peduli lainnya yang bersedia menjadi mitra kami” tutup mustafa.



Baca : http://suarapemredkalbar.com/berita/ponticity/2017/09/25/motif-corak-insang-membalut-kampung-tenun

Read More

Pertanian Berkelanjutan Perlu Perhatikan Aspek Gender

PONTIANAK - Peran perempuan dalam penerapan dalam sistem pertanian berkelanjutan memiliki posisi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan apabila dilihat, jumlah petani perempuan lebih banyak dari pada petani laki-laki. Untuk itu edukasi terhadap perempuan dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan sangat diperlukan.

Suasana Kegiatan Media Gathering di Aula Dinas Pertanian Kalbar

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalbar, Heronimus Hero mengatakan bahwa sejak tahun 2008 pengarusutamaan gender telah digalakkan, sehingga dalam program pertanian pun perlu memperhatikan aspek gender. Faktanya memang saat ini dunia pertanian tidak lepas dari peran wanita.

“Faktanya memang peran wanita bagi pertanian sudah bayak, mulai dari menanam, membersihkan lahan, memanen, hingga menjemur, hampir semua tahapan,” katanya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Media Gathering di Aula Dinas Pertanian Kalbar, Selasa (29/8).

Hal ini juga diperkuat dengan data yang dihimpun Konsorsium Perempuan Keberlanjutan Penghidupan Kalimantan Barat, yang menyebut bahwa petani perempuan tidak hanya terlibat saat mulai menanam padi namun juga ikut serta dalam pemeliharaan hingga selesai panen. Hal inilah yang menjadi alasan yang kuat untuk memberikan pemahaman serta edukasi tentang pertanian secara tepat. Apalagi, untuk mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dibutuhkan penerepan pengelolaan tanaman secara tepat.

“Orientasi kepada lingkungan hidup saat ini menjadi tuntuan kita agar penerapan pertanian berkelanjutan bisa dilakukan, seiring dengan pemahaman masyarakat yang semakin meningkat, khususnya masyarakat tani. Harapan kita hal ini semakin tersosialisasikan dan diimplementasikan,” katanya.

Dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan, tentu membutuhkan konsep serta program pertanian yang terpadu. Saat ini memang telah ada konsep terkait hal tersebut, namun penerapannya belum maksimal.

“Saat ini konsep pertanian berkelanjutan sudah bagus, tapi penerapannya tidak sesuai harapan,” ungkap Dosen Pertanian Universitas Tanjungpura, Tris Haris Ramadhan yang juga merupakan salah satu pembicara dalam kegiatan yang sama.

Tris mengatakan saat ini masih ada petani yang belum memahami cara bertani dengan benar. Ia mencontohkan dalam penggunaan herbisida, yang merupakan salah satu produk dari teknologi pertanian. Penggunaannya untuk keberlanjutan pertanian dinilai kurang baik. Namun, dikarenakan penggunaanya dapat membuat produksi cepat, maka banyak petani yang memilih menggunakan hirbisida. “Pemahan terkait pemakaiannya itu harus selaras, selama ini pemahaman dilapangan tidak sejalan,” ucapnya.

 Sementara itu, Praktisi Pertanian, Joko Wirianto menyebut adanya banyak kendala bagi petani untuk bisa mengembang usaha taninya. Selain kurangnya pemahaman cara menamam dan pengelolaan pasca panen, petani juga menghadapi kendala-kendala lain diantaranya infrastruktur yang belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana, lahan yang sempit, serta permodalan.

“Hambatan-hambatan ini membuat petani tersebut jadi miskin, kemudian menjual tanah, akibatnya tanah tersebut ada yang menjadi perumahan sehingga tidak berkelanjutan,” katanya.

Guna meminimalisir hambatan-hambatan tersebut, utamanya terkait pengetahuan serta mindset, maka diperlukan adanya upaya untuk memberikan kesadaran  petani. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan melakukan pendekatan pengorganisasian dan peningkatan kapasitas perempuan.

Mulyadi, selaku Perwakilan Konsorsium Perempuan dan Keberlanjutan Penghidupan menyetujui hal tersebut. “Pendekatan pengorganisasian dan peningkatan kapasitas perempuan merupakan rangkaian aktivitas pemberdayaan dan pembangunan kesadaran serta memotivasi perempuan untuk terlibat dalam organisasi perempuan,” katanya

Hal ini juga menjadi alasan pihaknya menggelar Media Breafing yang mengangkat tema “Peran Petani Perempuan Dalam Penerapan Sistem Pertanian Berkelanjutan”. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan media se-Kalimantan Barat. (sti) 

Sumber : http://www.pontianakpost.co.id/pertanian-berkelanjutan-perlu-perhatikan-aspek-gender

Read More

Gubernur Kalbar Ajak Kaum Perempuan Berpartisipasi dalam Membangun Negeri

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, MH mengajak para kaum prempuan untuk turut hadir dalam pembangunan di negeri. Ajakan itu disampaikan pada workshop peningkatan kapasitas politik kebangsaan berperspektif gender, Hotel Kini, Selasa (1/8/2017),

“Antara laki-laki dan prempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sejarah Dunia telah mencatat begitu banyaknya prempuan yang ikut dalam pembangunan, ini membuktikan bahwa prempuan memiliki banyak hal strategis,” terang Cornelis.

Ditambahkannya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan prempuan diparlemen, tetapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan.

Berbagai faktor yang sering terdengar adanya persepsi yang sering dipegang bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cendrung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tabahan mereka diluar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlebihan yang tinggi.

Menurut Cornelis meningkatkan keterwakilan politik prempuan berati juga meningkatkan kesfektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok prempuan dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Secara aturan keterlibatan prempuan untuk terjun di dunia politik sudah cukup dasar hukumnya. semua telah di atur dalam undang-undang, Tegas Cornelis.

Dalam laporannya kepala dinas pemberdayaan prempuan dan perlindungan anak prov kalbar Drs SUmarno mengatakan memasuki tahun 2019 situasi politik ditanah air tentu kian menghangat dikarenakan tahun 2019 bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk  memilih calon wakil rakyat. Para prempuan dapat terjun dan terlibat aktif dalan dunia politik. Salah satu bekal yang dapat diberikan pada calon wakil rakyat adalah dengan memberikan pengetahuan politik kebangsaan berpespektif gender serta mengasah kemampuan dan kesiapan mental prempuan yang akan menjadi pelaku aktif dalam dunia politik.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Sumarno dinas pemberdayaan prempuan dan perlindungan anak mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang pemberdayaan prempuan, kegiatan workshop peningkatan kapasitas politik kebangsaan berperspektif gender. Dengan tujuan menginspirasi dan menggerakan keinginan serta memperkuat semangat perempuan untuk menjadi pelaku aktif dalam politik, memperluas wawasan perempuan terhadap ssitem politik, mempersiapkan mental perempuan untuk terjun ke dunia politik, dan meningkatkan kompetensi dan kualitas peran perempuan dalam dunia politik kebangsaan berperspektif gender. (Humas Pemprov Kalbar)

Read More

Kampanye Pemberdayaan Perempuan Muda

Puluhan perempuan muda dengan t-shirt pink, terlihat antusias menjelaskan pemanfaatan sedotan bekas kepada pengunjung pameran di halaman UPT Bahasa Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat. Pameran bertema Waste to Wealth pada 12 Juli 2017 itu, merupakan rangkaian program Go Kalimantan Girls yang dihelat Mei, sebelumnya. Kepala Unit Pelaksana Teknis Bahasa, Stella Prancisca, mengatakan program ini bertujuan untuk pemberdayaan perempuan di Pontianak, dan Kalimantan keseluruhan. Pesertanya adalah perempuan usia 18 hingga 25 tahun. Jurnalis Perempuan Khatulistiwa mendukung penuh peliputan kegiatan ini. 

JPK merekam kegiatan sekitar 40 dara muda, yang mendalami waste management, khususnya mengubah fungsi sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Selain itu, mereka juga diedukasi menjadi agen perubahan lingkungan di masyarakat. Para perempuan muda ini Mereka juga berperan mengatasi isu-isu lingkungan dan kemiskinan. Pameran ini mendapatkan kunjungan Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph R Donovan. Donovan yang didampingi Rektor Universitas Tanjungpura, Thamrin Usman, antusias dengan berbagai barang kerajinan yang dipamerkan. Donovan juga mengagumi gaun buatan peserta yang terbuat dari kulit jagung. Joseph menegaskan Amerika Serikat tetap memimpin pelestarian dan perlindungan lingkungan. Terbukti, Amerika dapat menurunkan emisi karbon dalam lima tahun terakhir sebanyak 11,5 persen.

Read More

Puluhan Petani Perempuan Desa Tekudak antusias ikuti sosialisasi teknik Hazton 

 

*Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Petani Tekudak Antusias Ikuti Sosialisasi Teknik Hazton 

PUTUSIBAU-- Meski telah terbiasa menerapkan sistem pertanian tradisional, namun  ratusan petani perempuan Desa Tekudak Kecamatan Kalis Kapuas Hulu tampak antusias mengikuti sosialisasi penerapan metode Hazton salam meningkatkan hasil pertanian. 

"Kalau saya pribadi belum tahu apa itu metode Hazton, tapi informasi awal yang saya dapat, dengar menerapkan metode ini bisa meningkatkan hasil pertanian," kata petani perempuan Desa Tekudak, Marsatoni (35), disela-sela Sosialisasi penerapan metode Hazton di Kantor Desa Tekudak, Jumat (28/10). 

Petani perempuan lainnya, Lusiana (40) menceritakan selama ini, sebagian besar petani di desanya masih menerapkan sistem tradisional dengan ladang berpindah. Karena diolah dengan cara tradisional hasil yang didapatpun sebagian besar masih sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. "Mungkin ada hasil padi yang dijual, tapi jumlah nya masih sedikit," terangnya. 

Lusiana pun mengaku terpaksa masih menerapkan sistem pertanian tradisional lantaran belum pernah mendapatkan pendampingan secara intensif dalam meningkatkan hasil pertanian. 

"Kalau di desa lain saya kurang tahu, namun untuk di desa kami sepertinya memang belum ada pendampingan pertanian secara intensif di lapangan. Makanya hingga sekarang masih cukup banyak petani desa kami yang menerapkan sistem pertanian secara tradisional termasuk ladang berpindah," jelas Lusiana.

Melihat cukup baiknya manfaat penerapan metode Hazton, Lusiana berharap kedepan pemerintah bersama pihak terkait lainnya bisa melakukan pendampingan secara intensif bagi para petani di desanya. "Selama ini rata-rata hasil pertanian desa kami hanya sekitar 1 ton per hektar untuk satu kali panen dalam setahun. Dengan menerapkan metode ini saya harap kedepan bisa meningkatkan hasil pertanian desa kami setidaknya untuk tahap awal bisa menjadi dua kali lipat," harapnya. 

Salah satu penggagas Teknik Hazton, Anton Kamaruddin menerangkan dengan menerapkan teknik Hazton bisa meningkatkan produktivitas tanaman hingga dua kali lipat. "Hiks rata-rata produksi padi di Kalbar rata-rata hanya 3,5 ton/hektar, namun dengan teknologi Hazton Hiks diterapkan sesuai petunjuk maka hasilnya bisa mencapai 10 ton/hektar," ucap Anton Kamaruddin. 

Sosialisasi sekaligus penerapan teknik Hazton ini digelar Konsorsium  Pemberdayaan Perempuan Kalimantan Barat bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait lainnya.

Selain di 6 desa di Kapuas Hulu, seperti Desa Tekudak, Sungai Besar,Temuyuk, Tekalong, Mubung dan Lubuk Antuk kegiatan serupa juga dilakukan di empat desa di Kabupaten Sintang seperti Desa Penyak Lalang, Kelam Sejahtera, Samak dan Mangat Baru.

Koordinator Regional Konsorsium Pemberdayaan Perempuan Kalimantan Barat Kapuas Hulu II, Eva Sriharyanti menerangkan penerapan teknik Hazton ini di prioritaskan bagi para petani perempuan. 

"Sebenarnya kalangan bapak-bapak juga ada, cuma kami prioritaskan bagi kaum perempuan lantaran dalam kesehariannya kaum perempuan juga banyak yang terjun langsung untuk menanam, merawat hingga memanen padi di sawah, namun kapasitas atau pengetahuannya masih minim dalam mengembangkan potensi pertanian yang dimiliki," terangnya. 

Adanya pengenalan sekaligus praktik penanaman padi dengan teknik Hazton bagi kaum perempuan ini, diharapkan Eva bisa menambah kapasitas dan pemberdayaan kaum perempuan dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor pertanian. (ash)

Read More

http://www.lihat.co.id/2013/02/10-film-tentang-jurnalistik-yang-terbaik.html#axzz3UQjKGaki

Read More

Bangun Power Sharing, Tingkatkan Kesetaraan Gender

PONTIANAK – Membangun power sharing menjadi titik kunci yang harus diterapkan dalam persamaan gender antara kaum perempuan dan lelaki. Inilah yang menjadi tantangan bagi masyarakat, khususnya peran media massa agar bagaimana bisa merekonstruksi ulang mindset tentang perempuan itu lemah, cengeng, dan steorotip lain yang dikaitkan dengan kodrati wanita. Masyarakat dan institusi diharapkan mampu mengubah pola pikir dan fokus kegiatannya untuk mendukung kesetaraan serta keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam seluruh aspek kehidupan.

Hal itulah yang diungkapkan oleh Direktur Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Borneo, Reny Hidjazie ketika menjadi pemateri dalam Diskusi USAID Kinerja bulan April yang menjadi gawe dari Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) Kalbar, Senin (28/4). “Sebenarnya yang membedakan antara perempuan dan laki-laki itu hanya pada jenis kelamin (sex) saja. Diluar itu keduanya memiliki hak, kewajiban dan tugas yang sama,” ujarnya.

Menurut Reny, ada tiga persoalan besar yang melingkupi kaum perempuan. Pertama, kemiskinan. “Terlahir dalam keluarga miskin menyebabkan perempuan tidak punya banyak pilihan dalam kehidupannya. Tidak bisa bersekolah dan tidak bisa bekerja.  Kemiskinan yang diturunkan secara turun temurun dan harus menerima untuk menikah muda,” jelasnya. Kedua, kekerasan fisik, psikis maupun ekonomis yang diterima oleh perempuan, mulai dari pemukulan hingga dipaksa menjadi pengemis. “Soal yang ketiga adalah beban ganda luar biasa yang diberikan kepada perempuan, dimana mereka harus bertanggung jawab pada kehidupan domestik maupun publik, anak-anak dan rumah tangganya,” kata Reny.

Setinggi apapun dia berkarir, lanjut dia, perempuan masih harus dibebani pekerjaan rumah tangga. Seorang perempuan memiliki beban ganda dalam perannya di domestik rumah tangga dan peran publiknya. “Ini sudah turun temurun karena dampak dari konstruksi yang terus menerus. Sulit untuk keluar dari cangkang yang telah terbangun lama,” keluhnya. Harus ada proses perubahan terus menerus untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender yang diidamkan. “Keadilan disini adalah terwujudnya relasi gender yang adil antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang dicirikan oleh hapusnya kekerasan (fisik, psikis dan seksual), sub-ordinasi (bidang politik, budaya dan sosial), marjinalisasi (peminggiran dan pemiskinan secara ekonomis), beban berlebihan / ganda, dan pelabelan / stereotyping,” jelas Reny mengutip Blue Print Rencana Aksi Nasional untuk Pemberdayaan Perempuan, Januari 2000. 

Sementara untuk kesetaraan gender, adanya persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di muka hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hak-hak perempuan dijamin dan setara dengan laki-laki tanpa mempersoalkan gendernya. “Terwujudnya relasi gender ini dicirikan dengan terhapusnya kekerasan, negara makmur sejahtera dan damai. Selain itu terciptanya keluarga harmonis, saling menghargai, menghormati serta berbagi peran,” beber perempuan berjilbab ini.

Reny mengatakan, bahwa dari data yang diperolehnya, ada 20 persen keluarga di Indonesia ini yang justru kepala keluarganya adalah perempuan. “Sayangnya di Undang-undang Perkawinan itu tidak ada celah kepala keluarga adalah perempuan. Tercantum pemberi nafkah adalah lelaki dan perempuan hanya kerja sampingan atau tambahan,” katanya. Begitupun ketika perempuan menjadi korban perkosaan, gender dilekatkan pada perempuan dan tidak menjadi setara pada proses hukum. Pelakunya bisa cepat melenggang bebas setelah menjalani hukuman yang terkadang tak setimpal dengan perbuatannya. “Pelakunya setelah dipidana sudah selesai menerima hukumannya, namun perempuan harus menanggung beban derita dan traumanya seumur hidup,” ujarnya.

Reny juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk perempuan, semisal anggaran masyarakat miskin dan posyandu. “Angka kematian ibu cukup tinggi, jadi idealnya anggarannya itu harus melebihi dari 50 persen karena perempuanlah yang mengurus kelahiran dan kelangsungan hidup generasi penerus di muka bumi ini,” tegasnya. 

              Dikatakan oleh Reny, bila dulu perempuan hanya dijadikan sebagai obyek pembangunan, namun kini dikembangkan empowerment atau pemberdayaan yang mengarah pada pengarusutamaan gender yang banyak digaungkan oleh para aktifis perempuan. “Contoh, perempuan berpartisipasi dalam pembangunan, diberikan hak bersuara dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Mereka bukan lagi semata obyek, tapi sudah menjadi subyek yang ikut dalam perencanaan pembangunan serta melakukan pengontrolan terhadap kebijakan yang berlangsung,” bebernya. Gerakan perempuan ini jugalah yang menurut Reny, pihaknya (PPSW, red) sedang bangun dan lakukan pendampingan. Harapannya adalah tercipta Indonesia yang bersih dari korupsi, bebas kemiskinan, bebas dari segala bentuk kekerasan dan rasa takut untuk mencapai keadilan dan kedaulatan bagi rakyat miskin, perempuan dan kelompok marjinal.

Reny sendiri mengapresiasi bahwa sekarang ini di alam demokrasi Indonesia, gerakan perempuan sudah jauh lebih baik. Terlihat dari pendampingan yang dilakukan PPSW di kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap partisipasi perempuan aktif dalam memperoleh informasi, akses dan kontrol serta pelibatan aktif dan mengusulkan kegiatan berdasarkan kebutuhan melalui proses perencanaan pembangunan terkait pelayanan publik di wilayah mereka. “Mereka yang kita dampingi, sudah mulai mau terlibat dalam berbagai kegiatan – yang notabene dulunya hanya diisi oleh kaum pria saja. Mereka juga kini lebih aktif dalam memberikan masukan serta menyuarakan hak-hak perempuan. Salah satunya terlibat dalam Musrenbang, baik di tingkat kelurahan hingga tingkat kota,” jelasnya.

            Menurut Reny, sudah banyak kran yang dibuka, tinggal bagaimana memanfaatkan situasi dan memperkuat power dalam keterlibatan. Diharapkan para perempuan, khususnya ibu rumah tangga inilah yang akan menjadi agen perubahan. “Kesadaran kritis inilah yang berusaha kita bangun. Bahwa laki-laki dan perempuan sebagai warga masyarakat punya hak dan kewajiban setara ‘power sharing’ sesuai kemampuan dan kondisi, bukan kepada siapa yang paling kuat dan berkuasa” pungkasnya. **  

Read More

Tekan Kematian Ibu dan Anak

DIREKTUR Eksekutif PKBI Kalimantan Barat, Mulyadi mengatakan hingga sekarang masih cukup
banyak masyarakat terutama di daerah pedalaman yang lebih mengutamakan dukun dari pada bidan
dalam menangani proses persalinan.

“Sebaiknya tidak hanya dukun, bidan juga perlu dilibatkan sehingga proses persalinannya jauh lebih
aman,” katanya saat memberikan materi pada diskusi yang digelar Jurnalis Perempuan Khatulistiwa
yang bekerjasama dengan USAID-Kinerja, Selasa (25/3) di aula PKBI Pontianak.

Agar dukun dan bidan bersanding dengan baik saat membantu proses persalinan maka diperlukan
adanya penyamaan persepsi “PKBI mencoba memberikan pemahaman yang baik bahwa
bidan dan dukun keduanya sama-sama penting, sama-sama memegang peranan yang besar bagi
masyarakat, khususnya di desa terpencil,” ucapnya.

Tidak bisa dipungkiri, dengan akses yang sangat masih terbatas di tiap wilayah yang ada
di Kalbar, membuat peranan dukun masih dibutuhkan, meskipun peranan bidan sangat
dianjurkan dalam proses persalinan aman. ”Makanya, kita perlu bekali para dukun anak ini
tentang persalinan anak yang aman seperti apa. Para bidan pun kita ajak untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada para dukun anak ini agar satu pemikiran untuk menciptakan persalinan aman, baik ibu dan bayinya selamat,” paparnya.

Tidak hanya itu, dukun dan bidan juga bisa disandingkan untuk menjadi konselor atau penyuluh
bagi masyarakat tentang bagaimana persalinan yang sehat hingga pasca persalinan. ”Dukun anak bisa kita manfaatkan, bagaimana pun tidak menutup mata terkadang dukun anak tahu cara paling aman untuk proses kelahiran. Dengan dibekali pemahaman yang lebih baik dan menyeluruh akan
sangat baik nantinya dengan kerja sama antara dukun dan bidan di desa,” pungkasnya.

Sumber : Pontianak Post

Read More