Gubernur Kalbar Ajak Kaum Perempuan Berpartisipasi dalam Membangun Negeri

Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, MH mengajak para kaum prempuan untuk turut hadir dalam pembangunan di negeri. Ajakan itu disampaikan pada workshop peningkatan kapasitas politik kebangsaan berperspektif gender, Hotel Kini, Selasa (1/8/2017),

“Antara laki-laki dan prempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sejarah Dunia telah mencatat begitu banyaknya prempuan yang ikut dalam pembangunan, ini membuktikan bahwa prempuan memiliki banyak hal strategis,” terang Cornelis.

Ditambahkannya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keterwakilan prempuan diparlemen, tetapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan.

Berbagai faktor yang sering terdengar adanya persepsi yang sering dipegang bahwa arena politik adalah untuk laki-laki, dan bahwa tidaklah pantas bagi wanita untuk menjadi anggota parlemen. Wanita berkeluarga sering mengalami hambatan-hambatan tertentu, khususnya persoalan izin dari pasangan mereka. Banyak suami cendrung menolak pandangan-pandangan mereka dan aktifitas tabahan mereka diluar rumah. Kegiatan-kegiatan politik biasanya membutuhkan tingkat keterlebihan yang tinggi.

Menurut Cornelis meningkatkan keterwakilan politik prempuan berati juga meningkatkan kesfektifan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok prempuan dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Secara aturan keterlibatan prempuan untuk terjun di dunia politik sudah cukup dasar hukumnya. semua telah di atur dalam undang-undang, Tegas Cornelis.

Dalam laporannya kepala dinas pemberdayaan prempuan dan perlindungan anak prov kalbar Drs SUmarno mengatakan memasuki tahun 2019 situasi politik ditanah air tentu kian menghangat dikarenakan tahun 2019 bangsa Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk  memilih calon wakil rakyat. Para prempuan dapat terjun dan terlibat aktif dalan dunia politik. Salah satu bekal yang dapat diberikan pada calon wakil rakyat adalah dengan memberikan pengetahuan politik kebangsaan berpespektif gender serta mengasah kemampuan dan kesiapan mental prempuan yang akan menjadi pelaku aktif dalam dunia politik.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Sumarno dinas pemberdayaan prempuan dan perlindungan anak mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dibidang pemberdayaan prempuan, kegiatan workshop peningkatan kapasitas politik kebangsaan berperspektif gender. Dengan tujuan menginspirasi dan menggerakan keinginan serta memperkuat semangat perempuan untuk menjadi pelaku aktif dalam politik, memperluas wawasan perempuan terhadap ssitem politik, mempersiapkan mental perempuan untuk terjun ke dunia politik, dan meningkatkan kompetensi dan kualitas peran perempuan dalam dunia politik kebangsaan berperspektif gender. (Humas Pemprov Kalbar)