 |
Suasana saat diskusi jurnalis dan Kinerja Usaid tentang tata layanan pendidikan dasr, Sabtu (18/1/14) |
*
Bahas Tata Layanan Pendidikan Dasar
Jurnalis
Perempuan Khatulistiwa (JPK) melakukan diskusi dengan USAID kinerja
Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang USAID Gedung PKBI Kota
Pontianak, Sabtu (18/1).menghadirkan Lutfi Firdausi, direktur
eksekutif Lembaga Pelatihan dan Konsultasi ‑ Inovasi Pendidikan
Indonesia (LPK‑IPI). Dimana, USAID Kinerja, mengangkat materi
tentang, tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor Pendidikan
Dasar, peningkatan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
"Kinerja
fokus pada pendidikan dasar, untuk memastikan pendidikan dasar itu
beres, " katanya membuka diskusi.
Hal
tersebut lanjutnya, berdasarkan landasan hukum, kerakyatan yang
dipimpin oleh khidmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Program kinerja
bidang pendidikan dasar ada tiga yakni managemen berbasis sekolah
(MBS), distribusi guru secara proporsional (DGP) dan penghitungan
biaya satuan pendidikan (BOSP).
Jelasnya,
Dengan prinsip program tatalayanan bidang pendidikan, yakni
keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap, transparan, berorientasi
pada kebutuhan belajar siswa, peningkatan efekivitas pembelajaran dan
peningkatan efesiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan.
"Pendidikan
dalam program kinerja bidang pendidikan dasar ada tiga item, dan
daerah hanya diberikan satu paket dari tiga program tersebut. Kecuali
ia mengambil program kerja satu paket dalam satu tahun kerjanya,"
jelasnya.
Dia
menambahkan bahwa isu pendidikan nasional yang penting pada
prinsipnya, pendidikan harus melibatkan seluruh stakeholder di luar
pendidikan. Pendekatan kinerja, merupakan program tata layanan, yang
tidak khusus pelayanan. Misalnya training dan workshop tidak hanya
pada kedinasan tapi juga pada stakeholder forum, bertujuan bagaimana
mengembangkan tata kelola yang baik.
"Dengan
inovasi untuk meningkatkan kemampuan pemberian layanan untuk
pengelolaan penlayanan berbasis inivasi dan praktik yang baik. Secara
insentif guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas
pelayanan pemerintah daerah," terangnya.
Dengan
strategi program, meliputi pelatihan dan workshop, pendampingan,
mainsteming isu pendidikan melalui media, pengembangan multi
stakeholder forum, advocasy kebijakan dan replikasi, pelembagaan dan
diseminasi.
Menurutnya,
dalam pengelolaannya dipercaya untuk melaksanakan Managemen Berbasis
Sekolah (MBS). Mencakup okumen perencanaan dan pelaporan sekolah yang
dapat di akses masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan,
implementasi MBS dan monitoring sekolah dan kepemimpinan sekolah
partisipatif atau melibatkan semua stakeholder sekolah.
Sedangkan
kaitannya dengan Distribusi Guru secara Proporsional (DGP) lanjut
Luthfi salah satunya dengan distribusi guru bertujuan untuk mengisi
kekosongan pembelajaran, dimana siswa terganggu aktivitas belajar
karena tidak ada guru yang erat kaitannya dengan efektivitas
pembelajaran.
"Di
mana dampak kekurangan guru karena kurangnya kualitas pelayanan
pendidikan yang berpengaruh kepada kompetensi anak didik. Sedangkan
kelebihan guru, maka guru akan kesulitan memenuhi kewajiban 24 jam
mengajar, pemborosan APBD bagi guru PNS dan pemborosan dana BOS bagi
guru honorer," ujarnya.
Program
lainnya dari program biaya operasional satuan pendidikan
(BOSP)berdasarkan hasil analisa kesenjangan antara kebutuhan aktual
BOSP dan BOS, juga hasil analisi pendapatan dan belanja pada alokasi
dana pendidikan di daerah serta alternative sumber pembiayaannya dan
kebijakan alternative pemenuhan pembiayaan hasil hitungan BOSP
Ia
berharap peran media, sebagai mainstreaming Isu Governance bidang
pendidikan, juga sebagai advocasi kebijakan pendidikan berorientasi
publik dan institusionalisasi dan documentasi praktek baik
implementasi program tatalayanan pendidikan.
Sementara
itu, Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Kusmalina
mengatakan diskusi diadakan guna memberikan pemahaman kepada para
jurnalis mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik di
bidang pendidikan dasar. Selain itu juga mengatahui sejauhmana
perkembangan pendidikan yang ada di Kalbar, dan yang sudah di dorong
kinerja USAID didalamnya.
"
Kami berperan mempublikasikan informasi, dan kami berharap dengan
adanya informasi, semua elemen masyarakat bisa berperan agar
terbentuknya pendidikan yang baik khususnya di Kalbar,"pungkasnya.