Tata Pendidikan Harus Melibatkan Stakeholder


PONTIANAK- Pada prinsipnya, isu pendidikan harus melibatkan seluruh stakeholder di luar pendidikan. Pendekatan dengan perbaikan tata pelayanan diharapkan dapat meningkatkan mutu dari pendidikan tersebut.
Lutfi Firdausi, Direktur Eksekutif Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan Indonesia (LPK IPI) mengatakan, seharusnya masyarakat juga mesti ikut terlibat dalam hal ini. Dia mencontohkan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, masyarakat terlibat dalam rancangan kebijakan tentang Distribusi Guru di Luwu Utara. “Ini dilakukan dengan membedahnya di radio, talkshow sehingga mendapatkan banyak masukan dari masyarakat,” katanya.
Dengan demikian akan lahir inovasi untuk meningkatkan kemampuan pemberian layanan untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi dan praktik yang baik. Masyarakat secara intensif juga didorong untuk meningkatkan kepedulian terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Khusus untuk bidang pendidikan, LPK IPI dipercaya untuk melaksanakan progam Managemen Berbasis Sekolah (MBS). Program ini mencakup bagaimana dokumen perencanaan dan pelaporan sekolah dapat di akses masyarakat. Selain itu juga, ada keterlibatan masyarakat dalam perencanaan,dan implementasi MBS. Masyarakat juga memonitoring sekolah, sehingga menciptakan kepemimpinan sekolah partisipatif atau melibatkan semua stakeholder sekolah.(*)
Share:

JPK Gelar Diskusi Jurnalis dan Kinerja Usaid

Suasana saat diskusi jurnalis dan Kinerja Usaid tentang tata layanan pendidikan dasr, Sabtu (18/1/14)
* Bahas Tata Layanan Pendidikan Dasar

Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) melakukan diskusi dengan USAID kinerja Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang USAID Gedung PKBI Kota Pontianak, Sabtu (18/1).menghadirkan Lutfi Firdausi, direktur eksekutif Lembaga Pelatihan dan Konsultasi ‑ Inovasi Pendidikan Indonesia (LPK‑IPI). Dimana, USAID Kinerja, mengangkat materi tentang, tata kelola pemerintahan yang baik di Sektor Pendidikan Dasar, peningkatan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

"Kinerja fokus pada pendidikan dasar, untuk memastikan pendidikan dasar itu beres, " katanya membuka diskusi.

Hal tersebut lanjutnya, berdasarkan landasan hukum, kerakyatan yang dipimpin oleh khidmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Program kinerja bidang pendidikan dasar ada tiga yakni managemen berbasis sekolah (MBS), distribusi guru secara proporsional (DGP) dan penghitungan biaya satuan pendidikan (BOSP).
Jelasnya, Dengan prinsip program tatalayanan bidang pendidikan, yakni keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap, transparan, berorientasi pada kebutuhan belajar siswa, peningkatan efekivitas pembelajaran dan peningkatan efesiensi pemanfaatan sumber daya pendidikan.

"Pendidikan dalam program kinerja bidang pendidikan dasar ada tiga item, dan daerah hanya diberikan satu paket dari tiga program tersebut. Kecuali ia mengambil program kerja satu paket dalam satu tahun kerjanya," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa isu pendidikan nasional yang penting pada prinsipnya, pendidikan harus melibatkan seluruh stakeholder di luar pendidikan. Pendekatan kinerja, merupakan program tata layanan, yang tidak khusus pelayanan. Misalnya training dan workshop tidak hanya pada kedinasan tapi juga pada stakeholder forum, bertujuan bagaimana mengembangkan tata kelola yang baik.
"Dengan inovasi untuk meningkatkan kemampuan pemberian layanan untuk pengelolaan penlayanan berbasis inivasi dan praktik yang baik. Secara insentif guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah daerah," terangnya.

Dengan strategi program, meliputi pelatihan dan workshop, pendampingan, mainsteming isu pendidikan melalui media, pengembangan multi stakeholder forum, advocasy kebijakan dan replikasi, pelembagaan dan diseminasi.

Menurutnya, dalam pengelolaannya dipercaya untuk melaksanakan Managemen Berbasis Sekolah (MBS). Mencakup okumen perencanaan dan pelaporan sekolah yang dapat di akses masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi MBS dan monitoring sekolah dan kepemimpinan sekolah partisipatif atau melibatkan semua stakeholder sekolah.

Sedangkan kaitannya dengan Distribusi Guru secara Proporsional (DGP) lanjut Luthfi salah satunya dengan distribusi guru bertujuan untuk mengisi kekosongan pembelajaran, dimana siswa terganggu aktivitas belajar karena tidak ada guru yang erat kaitannya dengan efektivitas pembelajaran.
"Di mana dampak kekurangan guru karena kurangnya kualitas pelayanan pendidikan yang berpengaruh kepada kompetensi anak didik. Sedangkan kelebihan guru, maka guru akan kesulitan memenuhi kewajiban 24 jam mengajar, pemborosan APBD bagi guru PNS dan pemborosan dana BOS bagi guru honorer," ujarnya.

Program lainnya dari program biaya operasional satuan pendidikan (BOSP)berdasarkan hasil analisa kesenjangan antara kebutuhan aktual BOSP dan BOS, juga hasil analisi pendapatan dan belanja pada alokasi dana pendidikan di daerah serta alternative sumber pembiayaannya dan kebijakan alternative pemenuhan pembiayaan hasil hitungan BOSP

Ia berharap peran media, sebagai mainstreaming Isu Governance bidang pendidikan, juga sebagai advocasi kebijakan pendidikan berorientasi publik dan institusionalisasi dan documentasi praktek baik implementasi program tatalayanan pendidikan.

Sementara itu, Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK), Kusmalina mengatakan diskusi diadakan guna memberikan pemahaman kepada para jurnalis mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pendidikan dasar. Selain itu juga mengatahui sejauhmana perkembangan pendidikan yang ada di Kalbar, dan yang sudah di dorong kinerja USAID didalamnya.

" Kami berperan mempublikasikan informasi, dan kami berharap dengan adanya informasi, semua elemen masyarakat bisa berperan agar terbentuknya pendidikan yang baik khususnya di Kalbar,"pungkasnya.



Share: