'Praktik Baik' Konsorsium Perempuan Diharapkan Diterapkan Daerah Lain

PONTIANAK - Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar Heronimus Hero mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Konsorsium Untuk Keberlanjutan Penghidupan Kalimantan Barat.

"Konsorsium Perempuan ini terjun langsung. Tentu mereka paham betul proses suka duka ikut terlibat dalam pembangunan pertanian," ungkap Heronimus saat membuka kegiatan peluncuran Praktik Baik Perempuan dan Pertanian Berkelanjutan di Tingkat Provinsi, di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Jumat (29/12/2017).

Foto bersama diakhir kegiatan

 Menurutnya apresiasi diberikan kepada Konsorsium Perempuan karena dianggap peduli padahal merupakan lembaga di luar pemerintah.

"Tentu dari pemerintah, kami berterimakasih, karena  ada lembaga di luar pemerintah yang mau turun langsung dan melakukan praktik baik dan programnya bersinergi serta mendukung pertanian. Fokus ke perempuan dari program ini sangat tepat, karena perempuan memiliki karakter memlihara, sehingga jika mereka dioptimalkan tentu akan memberikan pengaruh besar bagi keberhasilan pertanian ke depannya," paparnya.



Penanggung Jawab Program Konsorsium Perempuan, Laili Khairnur, menjelaskan setalah 1,5 tahun perjalanan dari program inisiatif penguatan pengembangan ekonomi kelompok perempuan melalui pemberdayaan dan pertanian berkelanjutan maka harapannya praktik baik yang telah dilakukan oleh Konsorsium Perempuan ini bisa dipraktikan di tempat lainnya. Tak hanya pemerintah kabupaten lain bahkan kelompok masyarakat bisa menerepkan hal yang sama.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kalbar Heronimus Hero bersama Penanggung Jawab Program Konsorsium Perempuan Laili Khairnur dan  DRM MCA-Indonesia Dessy Ratnasari menunjukkan buku Perempuan Pejuang Pangan

Dari program ini memberikan dukungan kepada 500 anggota perempuan yang tergabung dalam 20 kelompok di 10 desa, yakni 6 desa di 4 kecamatan Kabupaten Kapuas Hulu dan 4 desa di 2 Kecamatan Kabupaten Sintang.  Selain itu, masyarakat dan Pemerintahan Desa di 10 desa ini juga dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan program seperti penataan kawasan desa, inisiasi dan perluasan usaha kelembagaan ekonomi kelompok perempuan, percepatan pengembangan kelembagaan ekonomi desa baik koperasi maupun BUMDes serta perluasan praktek pertanian berkelanjutan ramah lingkungan.

"Di akhir program kami serahkan apa saja yang telah kami kerjakan kepada Pemerintah Kabupaten. Dan ini sudah dilakukan di Kapuas Hulu dan Sintang pada 28 Desember 2017 kemarin. Program yang kami lalukan ini mendapatkan tanggapan yang cukup baik karena program ini sinergis dengan apa yang telah diagendakan di RPJMD di dua pemerintah kabupaten yaitu Sintang dan Kapuas Hulu," ungkap Laili.

Menurutnya di akhir program yang didukung oleh MCA-Indonesia ini, hal yang ingin dilakukan Konsorsium Perempuan adalah mensosialisasikan praktik baik yang telah dilakukan. Ada lima lembaga yang tergabung di Konsorsium yaitu Gemawan, PPSW, JPK, Diantama dan Simpai Kapuas.
"Untuk peluncuran praktik baik di tingkat provinsi ini yang dilakukan adalah mendiskusikan apa saja yang telah dilakukan untuk bisa diadopsi dan direplikasikan di kabupaten lain bahkan di tingkat kelompok masyarakat," kata Laili.

Laili mengatakan harapannya banyak petani yang tidak bangga dengan profesinya, bahkan terkesan malu-malu menyebutkan diri sebagai petani. Wajar saja, setiap tahunnya Indonesia kehilangan jumlah petani. Oleh karena itu program ini juga mendorong petani muda.

"Hal lain yang digambarkan bahwa pertanian itu bukan sesuatu yang punya nilai ekonomis. Padahal tidak demikian. Kita harus jadikan pertanian sebagai ikon yang membanggakan," jelasnya.

Read More

Perempuan Tani Kembangkan Beras Merah dan Hitam untuk Ekonomi Hijau

JAKARTA - Perempuan-perempuan tani di Kalimantan Barat mengembangkan komoditi beras hitam dan beras merah di Kapuas Hulu dan Sintang. Ternyata pasar untuk dua komoditi tersebut masih terbuka luas.

"Awalnya dua komoditi ini bukan merupakan komoditi pokok yang ditanami warga. Namun setelah mengetahui harga pasaran bagus, warga mulai terpacu untuk mengembangkan," tukas Rosmaniar, Small Business Development Expert Konsorsium Perempuan untuk Keberlanjutan Penghidupan Kalimantan Barat sekaligus penggiat usaha kecil di  Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Borneo.

PPSW Borneo, merupakan salah satu anggota Konsorsium Perempuan Kalimantan Barat. Konsorsium ini mendampingi lebih dari 500 petani perempuan di sepuluh desa pada dua kabupaten di Kalimantan Barat. Empat desa di Kabupaten Sintang dan enam desa di Kapuas Hulu. Konsorsium membawa dua petani perempuan dalam kegiatan Temu Niaga Komoditas Lestari penerima hibah Kemakmuran Hijau Millennium Challenge Account Indonesia, 13 Desember 2017.

Beras merah dan beras hitam adalah komoditas yang sangat laris di pasaran. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelebihan dua komoditas tersebut untuk kesehatan. "Beras merah mengandung zat gizi yang baik. Sangat bagus untuk diet, menghindari diabetes, menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung dan meningkatkan DHL," katanya. Sedangkan beras hitam mempunyai kandungan kaya vitamin E, kadar gula rendah dan kaya nutrisi. Teksturnya juga lebih pulen.

Bahkan di Desa Sungai Besar jadi penghasil bibit beras merah jenis Impara 7. Rosalina, kelompok tani Ketam Kembar, Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bibit yang dihasilkan kelompok taninya pun mempunyai keunggulan. "Bibit kami lebih cepat tumbuh, sehingga bisa panen tiga kali dalam setahun," ungkapnya.

Bernadheta Imi, dari Desa Mangat Baru, menambahkan, proses pasca panen menggunakan teknik kisar untuk memisahkan padi dengan kulitnya. "Teknik kisar memang sudah ditinggalkan, tapi kami yakini hasilnya lebih baik dari sisi kandungan beras yang dihasilkan," katanya. Kisar adalah teknik memisahkan padi dari kulitnya dengan menggunakan sebatang kayu.

Selain itu, Desa Mangat Baru juga menghasilkan padi hitam yang terkenal enak dan wangi. Berasnya selalu habis terjual. Bahkan kelompok Tani di Desa tersebut mengantongi sekitar Rp10 juta untuk hasil penjualan padi di demplot percontohan saja yang luasnya sekitar 1,2  hektar di musim tanam pertama. Program dukungan MCA-Indonesia yang difasilitasi oleh Yayasan Kehati sebagai Grant Project management (GPM) ini memfasilitasi benih, saprodi untuk penanaman padi selama 2 musim tanam masing –masing 1 ha per desa di 10 desa di 2 Kabupaten Kapuas Hulu dan Sintang serta percobaan di lahan masing-masing anggota rata-rata 0,1 ha per anggota.Saat ini kelompok perempuan telah memasuki musim tanam ketiga dan telah dilakukan secara swadaya.dari hasil panen sebelumnya.

Di dalam kegiatan Temu Niaga ini, dua petani asal daerah Hulu Kalimantan Barat, mendapatkan pengetahuan dari banyak lembaga lain dalam proyek Kemakmuran Hijau. Termasuk beberapa contoh cara pengemasan produk serta akses pada jejaring bisnis.

Konsorsium Perempuan Kalbar, mendampingi petani perempuan di sepuluh desa ini sebagai upaya memberdayakan perempuan dan kelompok rentan secara ekonomi. "Upayanya meliputi peningkatan akses terhadap pengetahuan dalam energi terbarukan, pengelolaan sumberdaya alam, dan keterampilan untuk mengolah pertanian dan hasil hutan yang berkelanjutan," tambah Laili Khairnur, Direktur Lembaga Pengembangan Masyarakat Gemawan, yang merupakan host program ini.

Kegiatan temu niaga untuk memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi
Perempuan yang diampu oleh para penerima hibah, dapat memperluas jejaring pemasaran untuk
pengembangan bisnis dan inovasi.

Upaya keberlanjutan ini dilakukan dengan menyadari bahwa tantangan pasar global yang mendudukkan Indonesia sebagai salah satu anggota negara G20 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata rata 5% setahun serta diakuinya kontribusi keterlibatan perempuan yang tinggi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,  khususnya di sektor pertanian. Di sisi lain, upaya ini didukung oleh dorongan visi Presiden RI, NAWACITA, dalam mendorong kemandirian ekonomi dan menghentikan persoalan ketidakadilan ekonomi sebagai bagian dari Three Ends 3 yang hendak diwujudkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Read More

Komnas Perempuan Merespon Peringatan Hari Hak Asasi Manusia ke 69

Hari HAM Internasional diperingati setiap tanggal 10 Desember, dimana Deklarasi Universal HAM yang dilahirkan 10 Desember 1948 adalah pernyataan global tentang Hak Asasi Manusia paska perang dunia ke II, sebagai upaya menghentikan kebiadaban perang, menghargai hak hidup dan kehidupan, kebebasan berpolitik, menikmati hak berpikir, beragama dan menjalankannya tanpa rasa takut, menghentikan segala bentuk diskriminasi atas dasar apapun, serta memastikan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya yang adil.

69 tahun perjalanan komitmen dunia pada deklarasi HAM ini, dalam pantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) masih menyisakan banyak catatan tentang kondisi pemenuhan hak perempuan di Indonesia, diantaranya pengabaian hak hidup dan kekerasan terhadap perempuan yang semakin menguat dalam keluasan dimensi maupun dampak yang dialami perempuan, hingga pada kematian dengan pola-pola yang sadis dan mengenaskan. Kasus-kasus kematian perempuan akibat melahirkan tanpa dukungan fasilitas dan antisipasi yang memadai, pekerja migran perempuan yang kembali ke tanah air dalam kondisi sudah tak bernyawa atau terancam hukuman mati, femisida (pembunuhan perempuan karena korban adalah perempuan) menjadi pola yang mengiringi kekerasan seksual.

Di sisi lain Komnas Perempuan mengapresiasi sejumlah capaian dan langkah negara, termasuk yang terjadi di daerah. Beberapa langkah maju yang kami catatkan adalah ; 1) Lahirnya ACTIP (Asean Convention on Trafficking in Person) dan deklarasi perlindungan migran di Asean; 2) Pengesahan beberapa Undang-Undang yang secara substansi melindungi perempuan, seperti UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, serta UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia, ratifikasi sejumlah Konvensi termasuk perlindungan migran dan keluarganya; 3) Diadopsinya 167 rekomendasi Sidang UPR (Universal Periodic Review) PBB oleh Pemerintah Indonesia dimana isu perempuan yang paling banyak diadopsi; 4) Pengakuan negara terhadap eksistensi penghayat dan penganut kepercayaan melalui putusan Mahkamah Kontitusi dalam identitas kependudukan; 5) Dirumuskan dan ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pemenuhan HAM (RAN HAM) yang dimulai tahun 2013 melalui Peraturan Presiden; 6)Kemajuan di daerah mencatatkan inisiatif dan kebijakan yang difokuskan untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya perempuan korban.

Namun, kita dikagetkan dengan Peringatan hari HAM Internasional pada 10 Desember 2017 yang dilakukan di Kota Solo, Jawa Tengah yang ditandai dengan pemberian penghargaan kepada beberapa daerah sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM. Bukan soal upaya mendorong wilayah untuk peduli HAM, tetapi pemberian penghargaan pada sejumlah wilayah yang terindikasi atau nanar memiliki persoalan pelanggaran hak asasi yang mengusik rasa keadilan dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM, termasuk wilayah yang masih memproduksi kebijakan diskriminatif yang dalam catatan Komnas Perempuan mencapai 421 kebijakan. Penghargaan terhadap Gubernur Jawa Tengah salah satunya --walau Jawa Tengah punya inisiatif yang baik soal layanan korban kekerasan berbasis gender-- namun penghargaan tersebut telah mencederai perasaan adil masyarakat maupun perempuan Kendeng tolak semen yang telah melakukan aksi konstitusional, jalur hukum, mendirikan tenda lebih dari setahun atau bertahan satu bulan di depan kantor Gubernur, namun tidak ada respon yang memenuhi rasa keadilan korban dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Mereka juga telah berhari-hari menyemen kaki di depan istana, bahkan sudah 2 Perempuan Kendeng meninggal dalam perjuangan hak atas tanah dan air, termasuk perempuan penambang di Mrisi Purwodadi yang hilang nyawa tertimbun tambang tapi minim terekspose.   Kehancuran dan kerusakan alam yang parah dengan penambangan batu kapur terjadi di Kendeng, serta retaknya kohesi sosial bahkan hubungan kekeluargaan akibat perbedaan keberpihakan pro dan tolak semen.  Belum lagi kasus Perempuan di Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal yang lahannya dijadikan wilayah tukar guling PERHUTANI Kendal dan berujung pada kriminalisasi terhadap tiga petani Surokonto Wetan yang memperjuangkan hak atas akses kehidupan mereka yang telah menjauhkan wajah Jateng sebagai wilayah yang melihat HAM sebagai bagian penting yang harus dilindungi.

Penghargaan terhadap wilayah (Kabupaten, Kota dan Provinsi) peduli HAM ini semestinya dirancang untuk menjadi pemicu bagi daerah untuk bersegera melakukan hal-hal yang penting dalam rangka melindungi HAM warganya, bukan hanya semata penghargaan seremonial dengan pendekatan yang tidak komprehensif, dan tidak sensitif pada korban.

Untuk itu Komnas Perempuan bersikap:
1. Berkeberatan dengan penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Jateng apabila isu-isu konflik sumber daya alam tidak dituntaskan dengan cara-cara lestari dan konstitusional;
2. Meminta Kemenhukham mendorong wilayah peduli HAM dengan cara yang mengakar dan strategis, termasuk mengevaluasi kriteria dan proses penjurian secara terbuka, dengan memastikan dimensi HAM perempuan, pakta integritas, dan proses verifikasi yang ketat, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk CSO dan korban;
3. Mendorong presiden dan kementerian juga seluruh jajaran negara untuk melakukan peringatan HAM dengan menuntaskan isu-isu krusial pelanggaran HAM dengan langkah-langkah mengakar, termasuk memperingatinya bersama korban, memberi penghargaan pada pembela HAM Perempuan;
4. Menggunakan kerangka Due Diligence (Uji cermat tuntas) yang berkaitan dengan tanggung jawab negara atas korban pelanggaran HAM perempuan yang meliputi: Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan, Penghukuman dan Pemulihan.



Sumber :
Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Peringatan Hari Hak Asasi Manusia ke 69: Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang Abai Korban
Jakarta, 13 Desember 2017

Read More

PEREMPUAN BERDAYA MELALUI INDUSTRI RUMAHAN

Bogor (13/12) – Data RPJMN 2015 – 2019 menunjukkan kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah karena kurangnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis pangan dan energi, serta bencana alam dan konflik sosial. Kondisi ini menyebabkan kesetaraan gender masih harus ditingkatkan, salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi melalui Industri Rumahan (IR).

“Kondisi perekonomian nasional yang mulai kondusif membuat peran perempuan sangat penting dalam mendukung ekonomi keluarga. Pemenuhan hak ekonomi perempuan semakin dirasakan sebagai salah satu kebutuhan dasar yang mampu mengantarkan kaum perempuan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender,” tutur Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu di Bogor, Rabu (13/12).

Untuk itu, dalam rangka percepatan pembangunan Industri Rumahan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan Seminar Nasional Akselerasi Pengembangan Industri Rumahan untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan. Seminar IR yang diselenggarakan di IPB International Convention Center (IICC), Bogor diikuti peserta yang berasal dari perwakilan 34 Provinsi, 21 Dinas PPPA Kabupaten/Kota, unsur Perguruan Tinggi, lembaga masyarakat, dan media massa.

Industri Rumahan telah dilaksanakan sejak 2012 dimulai dengan Kabupaten Kendal sebagai piloting awal. Sejak 2016, model pengembangan Industri Rumahan telah dilaksanakan di 14 kabupaten/kota dan 15 provinsi, yang mengambil lokasi di satu kecamatan dua desa, dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 2755 orang, dilanjutkan pada 2017 di 7 kabupaten/kota dan total pelaku IR sebanyak 3507 orang.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Arteria Dahlan menegaskan bahwa Industri Rumahan merupakan program yang langsung mengenai sasaran untuk memberdayakan perempuan yang syarat dengan semangat 3 sakti dan revolusi mental. Akselerasi pengembangan industri rumahan tidak bisa berjalan dan berkembang tanpa ada penguatan sistem lembaga, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dibutuhkan penguatan akses jaringan seluruh stakeholder. Perempuan pelaku IR adalah pahlawan dan pejuang negara yang harus dilindungi bersama.

Industri Rumahan (IR) berpotensi besar dalam memperkuat ketahanan keluarga, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, serta relasi anggota keluarga yang lebih harmonis. Industri Rumahan mendorong kemandirian perempuan di bidang ekonomi serta berdampak pada pengambilan keputusan. IR juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, menyerap banyak tenaga kerja untuk bekerja di rumah, memberi peluang kepada tetangga di sekelilingnya sebagai pekerja paruh waktu ataupun mencegah migrasi penduduk produktif untuk menjadi tenaga kerja ke luar negeri serta mencegah perdagangan perempuan.

“Acara ini merupakan momen sangat berharga dalam memperoleh pemahaman dari semua pihak. Kami berharap para peserta seminar nasional ini dapat menemukan kesepahaman dan pemikiran baru dalam mempercepat perkembangan transformasi Industri Rumahan baik di tingkat nasional terutama daerah, dengan pendekatan berbeda-beda sesuai karakteristik daerah masing-masing, serta memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi sehingga dukungan dan komitmen seluruh stakeholder lebih fokus pada pencapaian upaya pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, berkontribusi di bidang kesejahteraan keluarga serta pemerataan pendapatan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Pribudiarta.






Sumber : Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Siaran Pers Nomor: B-159/Set/Rokum/MP 01/12/2017)

Read More

KATUMBIRI EXPO 2017 WADAH PARTISIPASI PEREMPUAN EKONOMI KREATIF MENUJU KESETARAAN GENDER

Siaran Pers Nomor: B-155/Set/Rokum/MP 01/12/2017

Jakarta (6/12) – Setelah sebelumnya menggelar Simposium Nasional bertema “Peran Ibu Untuk Perdamaian” yang juga dihadiri oleh Ibu Negara Republik Islam Afganistan, Y. M. Rula Ghani, hari ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Katumbiri Expo 2017 sebagai bagian rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-89 Tahun 2017 . Acara ini akan berlangsung sejak 6 – 10 Desember 2017 di JCC Senayan, Jakarta. Pameran yang diselenggarakan untuk ke-7 kalinya ini akan menyuguhkan hasil karya anak bangsa dari seluruh penjuru nusantara untuk menunjukkan kepada masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri terkait hasil kreativitas dan potensi yang telah dikerjakan kaum perempuan di bidang ekonomi menuju kesetaraan gender.

“Perempuan Indonesia saat ini sudah banyak mengalami kemajuan dengan terbukanya kesempatan dan akses yang sama untuk berperan di segala bidang kehidupan dan pembangunan. Melalui Katumbiri Expo 2017 inilah kemajuan karya-karya perempuan Indonesia dapat diperlihatkan, dimana potensi mereka telah memberikan warna dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia,” ujar Menteri PPPA, Yohana Yembise ketika membuka Pameran Katumbiri Expo 2017 dengan tema “Optimalisasi Peranan Perempuan dalam Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Menuju Kesetaraan” di Jakarta (6/12).

Menteri Yohana menambahkan Katumbiri Expo 2017 merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi perempuan dan merupakan salah satu program prioritas Kemen PPPA  dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi. Kebijakan yang terus dikembangkan pada 2017, yaitu Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) melalui pengembangan Industri Rumahan (IR) untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan.

Nuansa Katumbiri Expo kali ini mempromosikan seni batik dan tenun serta aneka produk berbasis kearifan lokal yang menjadi potensi wilayah tertentu, sekaligus sebagai ungkapan kekayaan kebhinekaan yang kita miliki bersama. Pameran ini menjadi sangat penting bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ingin terus berkarya dan bertahan di tengah persaingan ekonomi dunia. Selain itu, pameran ini dapat menjadi pembuka akses bagi perempuan kreatif untuk mendapatkan berbagai informasi, perkembangan pasar, dan ikut berperan dalam pembangunan.

“Saya berharap melalui Katumbiri Expo 2017 ini, semua pihak khususnya kalangan kreatif dapat mengembangkan diri dan menjadi wirausaha yang terus berkembang, handal, dapat membangun jejaring, meningkatkan kemitraan, dan sinergi serta dapat lebih meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kepada seluruh masyarakat yang hadir, saya mengucapkan selamat menikmati karya para perempuan Indonesia. Marilah kita cintai produk Indonesia,” tutup Menteri Yohana.

Read More